Gedenkboek Pangreh-Projo Bond Surakarta, Wăngsanagara, 1938, #1849 (Hlm. 096–148)

--- 96 ---

Pangreh Projo Bond Berusia 8 tahun.

Sekedar pemandangan bagi Crediet Cooperatie P.P.B di Boyolali.

[Grafik]
1. R. Ng. Tjokropranoto

[Grafik]
2. R. Ng. Soetodisastro

[Grafik]
3. R. Soepojo

Memenuhi permintaan Afdeelingbestuur P.P.B. di Boyolali, bahwa berhubung dengan maksud Hoofdbestuur untuk menghimpun gedenkboek sebagai peringatan atas berdirinya perserikatan kita Pangreh Projo Bond telah berusia tetap 8 tahun, kami diminta dupaya membuat sekedar pemandangan tentang keadaannya Credit Cooperatie P.P.B. di Boyolali, guna isi gedenkboek di atas. Maka di bawah inilah sekedar pemandangan kami.

Sebagai permulaan untuk pemandangan, terlebih dulu kembalilah kami menengok pada keadaan waktu berdirinya perserikatan kita Pangreh Praja Bond. Bahuwa pada akhirnya tahun 1929, lahirlah perserikatan kita Pangreh Projo Bond di pusat Negri Surakarta. Pada waktu itu pula terasalah sudah corps kita Pangreh projo ditimpa oleh bahaya taufan malaise, yang membawa kita ka tepi jurang kasangsaraan. Oleh karena itu, maka lahirnya Pangreh Praja Bond, oleh segenap priyayi pangreh projo di Negri Surakarta Hadiningrat ini disambutnya bukan saja dengan kegembiraan, tetapi juga dengan kapercayaan, bahuwa lahirnya P.P.B. seolah-olah dianggaplah sebagai mendapat syarat, yang akan membawak kita priyayi pangreh projo dari tepi jurang kesangsaraan ka jurusan puncak kamulyaan. Memang begitulah maksud dan arti vakbond (serikat sekerja), azas dan tujuan yang terutama yalah untuk kebahagiaan anggautanya.

Oleh karena itu maka sejak berdirinya P.P.B. oleh pengurus besar, berlagak sebagai opperbevelhebber dari barisan

--- 97 ---

kita Pangreh Projo Bond, diikut oleh pengurus-pengurus afdeelingen seolah-olah sebagai Plaatselijk Commandanten, selalu berichtiar, selalu menuntut perbaikan nasib untuk kebahagiaan anggautanya. Selalu membuat offensief tetapi bukan offensief yang berarti perlawanan, tetapi berarti optreden, bukan pula berarti terhadep kepada musuh, tetapi berarti permohonan kepada negri yang kita hambai untuk menuntut hak-hak kita sebagai priyayi dan perbaikan nasib (rechtstoestand). Ya bukan saja untuk kebahagiaan anggauta P.P.B. tetapi juga untuk kesejahteraan negri, karena inilah niscaya akan membawa akibat untuk kesejahteraan ra'yat pada umumnya dan kita priyayi pangreh praja pada khususnya.

Tetapi lahirnya malaise seolah-olah sebagai menjangkitnya waba penyakit pest, penyakit yang hingga kini belum terdapat obatnya yang manjur dan sukar pula penolaknya. Orang haruslah hanya berjaga-jaga jangan sampai dihinggapi penyakit itu.

Pengaruh malaise bukan main hebatnya, terhadap pada kaum buruh sehari-kasehari selalu menjadi berkecil hati, karena takut akan pengaruh yang disampaikan kepada majikan-majikan, yang ini selalu memegang pisau penghematan yang amat tajamnya, satu-satunya pusaka yang didapatnya oleh majikan untuk berlindung jangan sampai terkena pengaruhnya malaise.

Ta perlulah gambaran-gambaran tentang, kebuasannya si durhaka malaise kami lanjut-lanjutkan toh orang semua telah merasakannya, ya-pendek, hebat lebih dari pada hebat menyebabkan ke-economian dunia menjadi merosot. Negri atau pemerintah tidak ketinggalan, terkena pengaruh juga.

Penyakit malaise ternyata belum terdapet obatnya, marilah sekarang kita kembali membicarakan perserikatan kita P.P.B.

Penuntutan-penuntutan perbaikan nasib di dalam waktu malaise oleh P.P.B. terpaksalah disampingkan, dan P.P.B. berganti gelar berjaga-jaga dan berichtiar, jangan sampai negri dan ra'yat terkena pengaruhnya malaise, Corps kita pangreh projo harus diperteguh, harus diadakan selectie pula di antara kita priyayi pangreh projo, dipilih yang gagah dan brani untuk menjadi pahlawan guna menjaga kesejahteraan negri dan ra'yat berhadapan dengan si bahaya dunia malaise, musuh yang begitu kuat dan sentosa (ingatlah voorstel P.P.B. tentang afvloeiing). Walaupun caranya memilih (selectie) belum dilakukan dengan seluas-luasnya (intensief), tetapi bagi priyayi yang terkena dan belum insyaf adalah juga yang mengeluh. Maka agar dapat sekedar menghilangkan perasaan itu, P.P.B. juga tidak chilaf, berdaya-upaya agar aturan pensiun dapat perbaikan, dan terkabulah juga adanya.

Kuwajiban kitha Bestuursambtenaren pada waktu itu bukan main beratnya, kita harus menjaga jangan sampai masuknya uwang hatsil negri menjadi kurang; mengulir budi

--- 98 ---

dan pikiran untuk menambah masuknya uwang hatsil negri, tetapi yang tidak membikin atau memberatkan beban ra'yat; kita harus menjaga pula kehidupannya ra'yat yang ribuan banyaknya. Ya-beratnya pakerjaan dan kuwajiban kita pada waktu itu, sudahlah ta' dapat disangkal lagi, karena umum telah mengaku akan kedudukan kita Bestuursambtenaren, satu-satunya jabadan yang sulit, bukan saja kita menjadi steunpilaarnya pemerintah, tetapi juga menjadi bapanya ra'yat ribuan. Terlebih berat pula rasanya, walaupun kuwajiban kita sudah begitu berat bekerja dan memikir sekuat-kuatnya, untuk melawan pengaruh depressie tetapi toh pengaruh malaise tidak bisa didorong mundur oleh kekuatan kita bersama, malah corps kita terkena pengaruh, susunan priyayi dikurangkan, apa-apa dikurangkan, sehingga barisan kita menjadi ringkih, menjadi kurang sentosanya. Tetapi apa boleh buat, kedudukan kita sebagai pahlawan, berhadapan dengan musuh (malaise) yang sekuat, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan mundur selangkah, sebelum musuh kita menjadi musna.

P.P.B. tidak tinggal diam, selalu memperlihatkan keactiefannya, mendorong mundur bahaya bahaya yang akan menimpa pada negri, dan mengaturkan pertimbangan-pertimbangan untuk tambahnya hatsil negri. (Ingatlah sikap P.P.B. terhadap pada permintaan pesudan pacht ondernemingen).

Memanglah pada waktu itu panganjur-penganjur kita telah awas, karena ta' mungkin tentulah pengaruh malaise menjadi terlebih-lebih merajalela. Bukan saja menganjurkan penjagaan terhadap pada negri dan rayat pada umumnya agar dapat terlepas dari pengaruh malaise, tetapi penjagaan atas diri sendiri haruslah lebih diperkuat, diantaranya yalah mengobar-obarkan semangat mendirikan Cooperatie-cooperatie.

Mengobar-obarkan semangat mendirikan Cooperatie oleh Hoofdbestuur terjadi di dalam congres P.P.B. dalam tahun 1931 atas praeadviesnya anggauta-anggauta Hoofdbestuur terdiri dari Tuan R. Ng. Mangoensoedarso (sekarang P.R. T. Prawirowadono), Tuan R. Ng. Prawirosoeparto dan Tuan M. Ng. Siswopranoto, dan congres mengambil resolutie, menentukan kepada sekalian afdeelingen agar masing-masing mendirikan cooperatie.

Mengobar-obarkan semangat mendirikan cooperatie-cooperatie pada waktu itu, bukan saja timbul dari perserikatan P.P.B., tetapi juga dari perserikatan-perserikatan lain, baik perserikatan-perserikatan sekerja maupun perserikatan-perserikatan politiek, karena hanya ini sajalah yang dapat sekedar menjaga jangan sampai terkena pengaruh malaise, atau setidak-tidaknya meringankan pengaruhnya malaise, berdasar atas kekuatan dan kerukunannya sendiri (anggauta) sebagai yang diterangkan oleh Proff. J.H. Boeke dalam karangannya yang termuat dalam Tijdschrijft Koloniale Studien, yang berbunyi: "De

--- 99 ---

stevige basis voor een cooperatie, die de elementen voor haar bloei in zich dragen, is een gezond egoisme, overtuigd, dat samenwerking de noodzakelijke voorwaarde is voor eigen gewenschte en gozochte lotsverbetering."

Pada masa itu timbulnya perserikatan-perserikatan cooperatie di sekithar pergaulan ana bumi bukan main banyaknya, terutama di daerah Regentschap Sragen, sehingga jika kami ta'lupa pernahlah di sana diadakan congres cooperatie, yang ketua Hoofdbestuur kitha juga turut mengambil bagian.

Mengingat banyaknya dan timbulnya angan-angan mendirikan cooperatie-cooperatie di antara ra'yat kita di dalam waktu malaise, walaupun di atas kami sebut-sebut malaise terlalu jelek, tetapi pengaruhnya juga ada yang baik, yalah memaksa pada kita ra'yat di seluruh Indonesia ini untuk memperlihatkan kerukunan memikirkan ke-economian (economische behoefte).

Menjadi jika P.P.B. mengobar-obarkan semangat mendirikan cooperatie, diantara anggautanya, itulah ada satu contoh terhadep kepada ra'yat pada umumnya, dan jika pula ada seorang priyayi pangreh praja suka mengobar-obarkan semangat mendirikan cooperatie terhadep pada penduduk dalam daerahnya, itulah sebab ia mengerti akan kehendak zaman agar di-ikut oleh segenap penduduknya (den eisch des tijds laten beheerschen).

Untuk P.P.B. afd Sragen mendahului mendirikan Crediet Cooperatie, kamudian afdeeling lain-lainnya, dan yang terbelakang sendiri barulah afdeeling Boyolali mendirikan, yalah mulai permulaan taun 1934, meniru cara-caranya C.C.P.P.B. di Sragen, yalah Spaar dan Crediet Cooperatie.

Sekarang sampailah kami akan membuat pemandangan terhadap pada Crediet Cooperatie P.P.B. afd. Boyolali, yang kini kami pimpin.

Sebagai yang telah kami terangkan di atas, Crediet Cooperatie P.P.B. afd Boyolali didirikan kutika permulaan tahun 1934, sehingga pada pengabisan tahun 1937 ini, cukuplah sudah 4 tahun umurnya. Crediet Cooperatie kita, yang anggautanya terdiri dari anggauta P.P.B. Afd. Boyolali, berdasar azas sebagai yang telah kami terangkan di atas, setelah mendapat pengalaman (ervaring) di dalam tempo 4 tahun terasalah sudah buahnya yang lesat terhadap pada anggautanya, menjadi tidak hanya tinggal menjadi arti perkataan, lagi tidak hanya menjadi tulisan yang termaktub dalam anggaran dasar (statuten) saja, tetapi ternyatalah buktinya.

Bagi keadaan kitha priyayi pangreh projo di Negri Surakarta Hadiningrat ini, terutama yang berpangkat rendah dan bergajih rendah pula, adanya Crediet Cooperatie kita ini adalah sangat berguna, ya - ma'lumlah hidup di dalam masa yang sukar sehebat ini, beban makin-makin bertambah, terlebih pula untuk [un...]

--- 100 ---

[...tuk] yang bergajih kecil, ta'mungkinlah jika mereka sama terjerumus ka lobang kehinaan dan kesengsaraan, bukan sedikit yang terkena jeratannya peminjam-peminjam yang buas, menarik rente atas uwang yang dipinjamkan sesuka hatinya, yang umumnya dinamakan woekers. Ya-memanglah tabiat kekebanyaan woekers perasaan kemanusiaannya sudah tidak begitu tebal, pura-pura menolong meminjami uwang dengan perjanjian yang seberat seolah-olah sebagai tali jeratan, jika sampai si peminjam tidak dapat menetapi perjanjiannya, walaupun hanya melowongkan cicilan sekali saja, niscayalah ia akan menjadi mangsannya. Hakim dibuat menakuti, pokrul bambu menjadi tangan kanan. Sungguh tragisch keadaan ini. Tetapi pembrantas woeker (Woekerbestrijding) dimana-mana sudah ada, cukuplah ini kami serahkan kepada bekerjanya kerbestrijding.

Walaupun caranya C.C.P.P.B. Boyolali belum dapat menulung anggauta-anggautanya dari cengkeramannya woekers yang sedalam-dalamnya, tetapi kami percaya lambat laun tentulah akan sampai pada yang dimaksudkan.

Oleh karena itulah maka maksud Crediet Cooperatie yang menurut fahamnya orang-orang achli (deskundigen) harus dilakukan dengan hati-hati sekali buat menjaga jangan sampai maksud Crediet Cooperatie yang sebaik itu menjadi terjerumus ka lapangan yang sebaliknya yalah menjadi sumbernya rasa kegemaran, lagi mendidik anggautanya untuk meminjam uwang, terpaksalah belum dapat kami pegang teguh, karena perlu guna menolong mereka (anggauta) yang kini hidupnya di dalam kesangsaraan. Tetapi toh disampingnya kami menaruh kepercayaan, dan yakin pastilah jika nanti kebanyaan anggota sudah terlepas dari cengkeramannya woeker, lagi nasibnya sudah menjadi baik, akan menjadi lebih insyaf dan makin menjadi bewust, keinginan (kegemaran) pinjam akan hilang dengan sendirinya, rasa gemar manabung akan lebih melekat di dalam sanubari, untuk menjaga keadaan di kamudian hari, mudah-mudahanlah.

Pengharapan akan lebih maju dari pada yang sudah dapatlah dipastikan, tetapi harapan itu janganlah sampai diterima dan diartikan "bahua maju lantaran tambahnya peminjam". Walaupun ini juga maju artinya, tetapi itulah bukan sekali-kali yang dimaksudkan oleh Crediet Cooperatie kita, dan harapan akan maju itu maksud kami yalah akan lebih bertambah banyak anggautanya dan akan lebih banyak pula besarnya uang tabungan dari pada sekarang, tetapi sebaliknya lebih sedikit adanya uwang yang dipinjemkan dan banyaknya peminjam pula.

Begitupun tentang dapatnya kauntungan dari masing-masing anggota atas uwang tabungannya, pada hakekatnya tidaklah kita ingin menarik kauntungan yang sebesar-besarnya, karena

--- 101 ---

keuntungan yang besar jangan-jangan nanti berarti dan berpengaruh kurang baik bagi Crediet Cooperatie kita, sebab disangka C.C.P.P.B. kita terlalu banyak meminjamkan uwang pada anggauta dan menarik rente pula sebanyak-banyaknya. Perasaan atau keinginan akan mendapat keuntungan (direct gedelijk voordeel) haruslah dilempar jauh-jauh oleh segenap anggauta, sebaliknya perasaan kerukunan dan kehormatan (eenheids-en eergevoel) haruslah dipegang teguh.

Bahua C.C.P.P.B. kita pada sekarang ini belumlah mempunyai hak rechtspersoon, menjadi zoogenaamd onderhandsch Crediet Cooperatie, menjadi C.C.P.P.B. kita hanya berdasar percaya di antara satu dengan yang lain, dan sikap boleh dipercaya harus ada pada masing-masing anggauta, teruma[1] pengurusnya.

Kutika berdirinya C.C.P.P.B. Boyolali yang permulaan adalah di bawah pimpinannya pengurus-pengurus:

Voorzitter: R. M. Ng. Poespopranoto
Secr. Penningmeester: R. M. Ng. Mangkoewidojo
Commissaris: R. Ng. Tjitrowidodo

Selanjutnya berhubung dengan kepindhahan-kepindhahan masing-masing pimpinan lalu berubah, dan sekarang yang menjadi pengurusnya:

Voorzitter: R. Ng. Tjokropranoto
Secr. Penn. I. R. Ng. Soetodisastro
Secr. Penn. II. R. Soepojo
Commissarissen: 1. R. Ng. Mardisastro
2. R. Soerosoemarso

Caranya pengurus menjalankan administratie dilakukan dengan pendapatan yang dianggep tertib.

__________

--- 102 ---

PRANATAN BAKU.

Crediet Cooperatie Pangreh Projo Bond. BOYOLALI.

Bab: 1.

Pakêmpalan kanamakakên Crediet Cooperatie Pangreh Projo Bond, utawi nama cêkakan C.C.P.P.B. ing Boyolali, kaadêgakên wontên ing kitha Kabupatèn Boyolali, tumapak wiwit ing wulan Januari 1934.

Bab: 2.

Pakêmpalan kaadêgakên dangunipun 29 taun.

Bab: 3.

Sêdyanipun pakêmpalan mitulungi para warga ingkang pêrlu dipun tulungi sarana sambutan arta, mawi kapupu sarêman.

Bab: 4.

Ingkang dados warganipun pakêmpalan punika amung para warganipun pakêmpalan Pangrèh Projo Bond ing afdeeling Boyolali.

Bab: 5.

Para warga kawajiban nyèlèngi sabên wulan dhatêng Crediet Cooperatie, sakêdhik-sakêdhikipun saprêsènipun balănja dalasan tulahipun ingkang katampèn ajêg sabên wulan, sakirang-kirangipun 25 sèn.

Bab: 6.

Warga sagêd nyambut kathah-kathahipun tikêl tiganipun balănja dalasan tulahipun ingkang tinampèn ajêg sabên wulan. Anggèning mangsulakên kêdah mawi sarêman kathahipun 2% ing dalêm sawulanipun.

Bab: 7.

Kèndêlipun saking dados warga jalaran saking salah satunggaling sabab kados ing ngandhap punika:

1. Saking panêdhanipun piyambak.
2. Dipun kèndêli dening pangrèh sabab sampun marambah-rambah utawi tansah anglowongi pambayaripun arta celengan kasêbut bab 5.
3. Pindhah saking wawêngkon kabupatèn Boyolali.
4. Tilar donya.
5. Kèndêl saking anggènipun dados warga Pangrèhp Projo Bond afdeeling Boyolali jalaran saking padamêlanipun.

--- 103 ---

Bab: 8.

Crediet Cooperatie punika katindakakên dening pangrèh, sakêdhikipun cacah 3, inggih punika 1. Pangrasa[2] 2. Panitra ngiras hartaka, 3. Panitiya.

Bab: 9.

Ingkang dados pangrèh mêndhêt saking para warga kapilih wontên ing parêpatanipun warga.

Bab: 10.

Sabên taun pangrèh damêl palapuranipun balansipun (tuna bathi saha lêbêt-wêdalipun arta) sarta namtokaken dintên tanggal wulan pambagenipun bêbathèn.

Bab: 11.

Gantos-gumantosipun pangrèh, pasrahanipun buku-buku, sêrat-sêrat, barang saha arta gadhahanipun Crediet Cooperatie kêdah kapacak mawi sêrat.

Bab: 12.

Sabên tigang taun sapisan pangrèh anyèlèhaken kuwajibanipun sêsarêngan, saha lajêng dipun wontênakên pilihan pangrèh anyar. Pangrèh ingkang mêntas nyèlèhakên kuwajiban kenging kapilih malih. Kèndêl saha pilihan pangrèh wau wontên ing parêpatan warga.

Bab: 13.

Arta pawitan saking:

1. titipan saking para warga kasêbut bab 5;
2. sarêmanipun arta ingkang kasambutakên sarta sarêmanipun arta ingkang tumitip wontên ing bank;
3. bageyan saking bêbathèn; saha
4. nampèni kadarman saking sadhengaha.

Bab: 14.

Ingkang kangge metang tuna bathi:

1. arta ingkang mêdal kangge waragad kaparluanipun Crediet Cooperatie;
2. arta ingkang kèndêl (bab 2 pr. alit);
3. arta wontên sambutan ingkang sampun botên kenging dipun ajêng-ajêng wangsulipun;
4. sudaning rêrêgèn (ajèn-ajèn) barang gadhahanipun Crediet Cooperatie;
5. arta ingkang katampi saking sarêmanipun arta ingkang kasambutakên utawi ingkang tumitip wontên bank;
6. arta ingkang katampi saking cêngklongan arta titipanipun warga ingkang kèndêl (bab 1 pr. alit);
7. indhaking rêrêgèn (ajèn-ajèn) barang gadhahanipun Crediet Cooperatie.

--- 104 ---

Bab: 15.

Angsal-angsalanipun bêbathèn rêsik sabên taun kabage, sapalih mlêbêt kasipun Crediet Cooperatie dados reservefonds, ingkang sapalih dhatêng para warga, kaêdum miturut kathah-kêdhikipun arta titipan.

Bab: 16.

Arta ingkang katampi saking bêbathèn kasêbut bab 15 sarta saking kadarman badhe kawêwahakên dhatêng pawitan, ugi angsal bêbathèn kados arta pawitan sanès-sanèsipun.

Bab: 17.

Panutupipun buku-buku wontên tanggal kaping 31 December.

Bab: 18.

Panyimpênipun arta ingkang botên kangge sadhiyan waragad parluning padintênan kêdah tumitip wontên bank.

Bab: 19.

Sakêdhik-sakêdhikipun sataun sapisan kawontênakên parêpatan warga.

Bab: 20.

Sahipun parêpatan warga manawi warga ingkang andhatêngi langkung saking sapratiganing cacahipun warga.

Bab: 21.

Manawi undhinipun sami, ingkang dipun angge sapamilihipun pangarsa.

Bab: 22.

Pêpacak-pêpacak ingkang dèrèng kasêbutakên ing pranatan baku punika, badhe kapratelakakên wontên ing pranatan alit.

Bab: 23.

Manawi Crediet Cooperatie jugar, barang darbèkipun lajêng kabage saraos dhatêng para warga miturut kathah kêdhikipun arta titipan.

Bab: 24.

Karampungan sarta ewah-ewahanipun pranatan punika katêtêpakên dening parêpatan warga.

Pranatan baku punika sampun kaêsahakên wontên ing parêpatanipun para warga nalika tanggal kaping 22 Cctober[3] 1933, sarta kaewahan utawi kawêwahan miturut putusanipun parêpatan warga nalika tanggal kaping 14 Marêt 1937.

--- 105 ---

PRANATAN ALIT.

Crediet Cooperatie Pangrèh Projo Bond. Boyolali.

Bab: 1.

1) Warga ingkang kèndêl kasêbut pranatan baku bab 7 ăngka 1 utawi 2 wangsul artanipun titipan, nanging kasuda 10% nipun, sarta botên tampi pandumanipun arta bêbathèn ing taun ingkang dipun idaki.

2) Arta cêngklongan kasêbut adeg-adeg 1 kasêbut nginggil dados bêbathèn.

Bab: 2.

Warga ingkang kèndêl sabab kasêbut pranatan baku bab 7 ăngka 3, 4 utawi 5 wangsul artanipun titipan, dipun wewahi minăngka sarêman:

ongka 3 ... 5%.
ongka 4 ... 10%.
ongka 5 ... 15%.

nipun arta ingkang sampun tumitip laminipun 6 wulan, ananging botên tampi panduman arta bêbathèn ing taun ingkang dipun idaki.

Bab: 3.

Warga ingkang nyambut arta, manawi anggènipun mangsulakên sarana nicil, kathahing cicilan sabên wulan sakêdhik-sakêdhikipun sapra-dasanipun balănja dalah tulahipun, kawêwahan sapinten petangipun sarêmanipun. Pambayaripun sarêman kenging kadamêl ajêg sabên wulan, mêndhêt saking pêpetanganipun arta sambutan ingkang kêdah kabayar.

Bab: 4.

Warga ingkang taksih gadhah sambutan dhatêng Crediet Cooperatie, mongka lajêng kèndêl saking anggènipun dados warga kados ingkang kapratelakakên ing pranatan bab 7, artanipun titipan katêtêpakên kangge mangsulakên sapintên kiranging sambutanipun. Manawi taksih kirang, măngka warga ingkang kèndêl wau kalêrês nampi arta pitulungan saking pakêmpalan P.P.B., kakirangan wau sagêd kacêngklongakên arta pitulungan wau, manawi mêksa taksih kirang kenging katamtokakên anglajêngakên nicil.

Manawi arta titipanipun ingkang wontên Crediet Cooperatie sasampunipun kangge mangsulakên kakantunan sambutanipun taksih tirah, satirahipun arta wau lajènh[4] katindakakên kados kasêbut bab 1 utawi 2 pranatan alit punika.

--- 106 ---

Bab: 5.

Warga ingkang badhe nyambut kêdah gadhah panêmbung dhatêng pangrèh, mawi mratelakakên parlunipun nyambut arta wau, sarta sapintên kathahipun.

Bab: 6.

Warga ingkang badhe tampi arta sambutan tampi blangko prajanjian saking pangrèh, ingkang kêdah dipun isèni saparlunipun.

Bab: 7.

Para warga kawajiban manah, murih Crediet Cooperatie sagêd subur. Manawi warga cacah 5 sarujuk gadhah wawênang mariksa administratienipun Crediet Cooperatie.

Bab: 8.

Sabên taun sapisan dipun wontênakên commissie, mêndhêt saking warga cacag[5] 3 kapilih dening parêpatanipun warga, kapatah mariksa administratir utawi barang darbèkipun Crediet Cooperatie, sêsarêngan, sasampunipun lajêng damêl palapuran pikantukipun papriksan, kanthi wawasan-wawasan tumrap majêng-munduripun Crediet Cooperatie. Manawi pêrlu kapratelakna ingkang dados pamanggihipun murih saya majêng sarta santosanipun Crediet Cooperatie, palapuran wau kaaturakên dhatêng pangrèh, salajêngipun dening pangrèh kapacak wontên orgaan pangrèh praja.

Bab: 9.

Sabên taun sapisan dipun wontênakên pilihan Commissie van advies mêndhêt saking warga cacah 3, kapilih dening parêpatan warga. Kawajibanipun commissie wau sabên wontên warga nêmbung nyambut arta dhatêng Crediet Cooperatie, commissie ingkang manah, punapa pêrlu panyuwunan wau dipun pituruti, panimbangipun commissi kapacak kawrat sêrat lajêng kapasrahakên dhatêng pangrèh. Manawi pamanggihipun commissie wau nulak panyuwunan utawi nyuda kathahing arta, kêdah mratelakakên sabab-sabab ingkang dados landhêsanipun pamanggih wau.

Bab: 10.

Kantoripun pangrèh manggèn ing kitha Boyolali.

Bab: 11.

1) Secretaris-Penningmeester kêdah manggèn wontên ing kitha Boyolali.

2) Pangrèh angsal pituwas mêndhêt saking 15% nipun bêbathèn rêsik sadèrèngipun kabage miturut bab 15 pranatan baku. Pambagenipun kapasrahakên sarujukipun pangrèh piyambak.

--- 107 ---

Bab: 12.

Ingkang nindakakên padamêlan padintênan pangarsa kalian Secretaris-Penningmeester.

Bab: 13.

Sadaya arta ingkang mêdal kasambutakên kêdah wontên karampunganipun parêpatanipun pangrèh, makatên ugi kathahipun arta kêdah botên anglangkungi saking panimbangipun commissie kados kasêbut bab 9 pranatan alit punika. Pangrèh gadhah wêwênang nyulayani pamanggihipun commissie wau, inggih punika nulak babar pisan utawi nyuda kathahing arta suwunan sambutan, nanging kêdah wêwaton kawontênanipun arta cawisan.

Bab: 14.

Pangarsa ingkang amung sarujuk kalian Secretaris-Penningmeester sarta botên mawi nêdha sarêmbagipun commissie van advies langkung rumiyin kenging ngêdalakên arta kasambutakên dhatêng warga kados kasêbut bab 5 dhatêng salah satunggalipun warga ingkang pancèn katimbang parlu sangêt tampi arta sanalika (dadakan), nanging kêdah mawi têtanggêlanipun warga sanès cacah 1 utawi langkung, sarta kathahipun arta botên kenging langkung saking sapalihing gunggungipun balănja dalah tulahipun warga ingkang nampèni arta dalah ingkang nanggêl wau, sarana prajanjian sagah mangsulakên pundhat salêbêtipun 2 wulan. Sasampun pangarsa sarujuk kalihan Secretaris-Penningmeester ngêdalakên arta sambutan kasêbut nginggil kêdah lajêng suka sumêrêp dhatêng commissie van advies, manawi pamanggihipun commissie rujuk warga wau dipun sambuti, anggènipun mangsulakên arta sambutan wau kenging katindakakên kados kasêbut bab 3.

Bab: 15.

Manawi pangarsa utawi Secretaris Penningmeester salah satunggal kapambêng botên sagêd nindakakên padamêlan wajibipun, kêdah masrahakên wawênangipun dhatêng salah satunggalipun commissaris. Commissaris lajêng nindakakên padamêlan wajibipun pangarsa utawi Secretaris Penningmeester.

Bab: 16.

Manawi Commissaris kapambêng botên sagêd nindakakên padamêlan, dipun wakili warga ingkang dipun pilih dening Pangarsa.

Bab: 17.

Kasèp-kasèpipun sawulan saking tampining sêratipun warga utawi saking sintên kemawon ingkang gagayutan kalian Crediet-Cooperatie, pangrèh kêdah sampun suka katrangan utawi karampungan tumrap parlunipun sêrat ingkang sampun dipun tampani wau, kajawi manawi karampungan wau kêdah ngêntosi karampunganipun parêpatan.

--- 108 ---

Bab: 18.

Manawi parlu Crediet Cooperatie kenging angawontênakên Administrateur ingkang dados bêbaunipun Secretaris Penningmeester sarana kablănja, ingkang nêtêpakên parlu utawi botênipun wau parêpatan warga. Pangrèh ingkang milih tiyang ingkang badhe katêtêpakên dados Administrateur wau mêndhêt saking warga utawi sajawining warga.

Bab: 19.

Pangrèh ingkang nêtêpakên modhèl-modhèlipun règistêr-règistêr blangko-blangko, prajanjian-prajanjian sarta sanès-sanèsipun ingkang kalêbêt dados administratienipun Crediet Cooperatie.

Bab: 20.

Wêwarah-wêwarah utawi instructie panindakipun Pangrèh kadamêl dening Pangrèh piyambak ingkang lajêng kaumumakên dhatêng para warga.

Bab: 21.

Sabên warga angsal buku pratăndha arta titipan.[6]

Bab: 22.

1) Sabên pratăndha titipan arta dipun wontênakên warni 8, inggih punika titipan f 0,25, f 0,50, f 1,- f 1,50, f 2,-, f 2,50, f 5,- ingkang kathahing arta sampun kaêcap pisan, saha pratăndha inkan[7] kathahing arta botên kaêcap (kothongan) kangge sadhiyan tumrap arta titipan ingkang botên sagêd ngangge pratăndha ingkang artanipun sampun kaêcap.

2) Pratăndha wau kadamêl buku, sabên sabuku isi 100 lêmbar, sabên salêmbaripun kapêcah dados 10 pratăndha mawi dipun angkani urut, sabên pratăndha satunggal dipun wontêni sêbitan ingkang badhe katèmpèlakên ing buku titipan samăngsa warga nitipakên arta

Bab: 23.

Kathahipun arta ingkang kasambutakên kathah-kathahipun amung 2/3 ning arta baku, kajawi manawi pangrèh manah parlu.

Bab: 24.

Arta titipan ingkang lêbêtipun 5 wulan sadèrèngipun katamtuan pametangipun tuna bathi, badhe angsal panduman bêbathèn saking bêbathènipun Crediet Cooperatie ing taun ingkang sampun dipun lampahi miturut kathah kêdhikipun arta titipan wau.

--- 109 ---

Bab: 25.

Parêpatan warga Crediet Cooperatie kenging kasarêngakên kalian parêpatan warga P.P.B.

Bab: 26.

Warga ingkang tampi wangsul artanipun titipan kêdah nandhani nama pratăndha bilih sampun tampi wangsulipun arta titipan, kawrat ing buku titipan, kawrat ing buku titipan kaca wingking piyambak.

Bab: 27.

Bab-bab ingkang dèrèng kalêbêt pranatan punika, karampungan dening pangrèh.

Bab: 28.

Tambahan utawi ewah-ewahanipun pranatan punika kêdah wontên karampunganipun parêpatan warga.

Pranatan alit punika sampun kaêsahakên wontên ing parêpatan warga nalika tanggal kaping 22 October 1933, saha kaewahan nalika parêpatan warga kaping 14 Maart 1937.

__________

--- 110 ---

Babadipun Pulisi — Pangrèh Praja Surakarta.

Tumrap nagari ingkang sampun majêng (modern) tatananipun praja punika miturut pamanggihipun Baron de Montesqieu sarjana ahli ngêmbat praja ing Prasman, kêdah kaasta bêbadan tiga, ingkang miturut kawruh kaprajan dipun wastani ngangge têmbung Latin trias politica inggih punika:

1. wetgevende macht bêbadaning parentah ingkang damêl pranatan (wet) upami ing nagari Walandi Eerste sarta Tweede kamer, ing nagari Inggris Hooger Huis sarta Lagerhuis.

2. uitvoerende macht, pangrèh praja kalêbêt pulisi bêbadaning parentah ingkang anjagi tata têntrêm, saha anyêrêgakên dhatêng pangadilan bilih wontên tiyang ingkang nêrak pêpacakipun nagari.

3. rechtsprekende macht, pangadilan, bêbadanipun parentah ingkang andhawahakên paukuman bilih wontên tiyang ingkang nrajang pêpacakipun praja.

Bêbadan têtiga (trias-politica) punika tumraping nagari Mataram dumuginipun Kartasura pilah-pilahipun botên sagêd cêtha, têgêsipun abdi dalêm ingkang ngampil wawênang 1 ugi ngampil wawênang 2 utawi ingkang ngampil wawênang 3 ugi ngampil wawênang ăngka 2 makatên sapiturutipun, sanadyan ing nagari Eropah ugi makatên, amargi tumraping Eropah jumêdhulipun tatanan

--- 111 ---

trias-politica wau sawêg ing antawisipun pungkasaning abad 18 (18e. eeuw).

Dene tumraping nagari Mataram dumugi Kartasura panguwasanipun pamarentah punika kajawi kaasta ing panjênêngan dalêm nata, ugi kaparingakên ngampil dhatêng pêpatih dalêm saha nayaka wolu.

Ing pranatan kina kados ta: anggêr agêng, anggêr sadasa, nawala pradata, anggêr arubiru, sasaminipun, punika pilah-pilahipun bêbadan têtiga trias-politica wau botên sagêd cêtha, malah pilah-pilahipun pundi ingkang dados wawêngkonipun pangadilan surambi, pundi ingkang pangadilan kapatihan, pundi ingkang dadon[8] wawêngkon pangadilan kadipatèn (kadipatèn anom) kemawon ugi botên cêtha, inggih saking carub-carubipun wawênang punika wau ingkang sawatawis angèl tumrap ingkang badhe kaparêng ametani silah-silahing wawênang satunggal-satunggaling bêbadanipun nagari ingkang tumrap jaman sapunika kalêbêt trias-politica kasêbut ing nginggil.

Kados kangge tumindakipun anggêr sadasa ingkang jêjêring pangadilanipun manggèn wontên ing kapatihan (lênggahipun parêpatan manawi dintên Akat sarta Rêbo) punika pangarsanipun pêpatih dalêm, warganipun para nayaka wolu, kanthi warga ăngka sadasa bupati patih kadipatèn anom.

Sarèhning prayagung sadasa wau sami dêdalêm ing kampung kitha Surakarta, kangge rêrigên sagêdipun tumindak tata têntrêm sami iyasa mantri sadasa, ingkang kawajibakên anitipriksa tumindakipun pêpacak-pêpacak wau saha anampèni manawi wontên tiyang ingkang angajêngakên [anga...]

--- 112 ---

[...jêngakên] prakawis (zie Rouffaer kaca: 121) saha nitipriksa dhatêng padhusunan-padhusunan, manawi wontên ingkang parlu katitipriksa lênggahipun prakawis bokmênawi bilih katandhing jaman sapunika dipun wastani Confrontatie.

Miturut buku karanganipun Proff. Wilken van Ossenbruggen babagan Volkenkunde: 1926, kaca 446. Sanadyan tumrap silahipun prakawis Civiel kalihan Crimineel kemawon ugi botên cêtha. Saha tumrap prakawis Crimineel ingkang tumrap jaman samangke ugêr dumados têmtu lajêng katindakakên prakawis, punika tumrap jaman kina botên katindakakên prakawis manawi botên wontên ingkang kêlah majêng dhatêng pangadilan.

Dene ingkang tinanggênah anjagi katêntrêman saha ruwêt-rêntênging praja Jawi punika pêpatih dalêm saha nayaka wolu. Pêpatih dalêm punika rumiyin wontên kalih, patih jaba, patih jêro. Ananging wiwit taun Walandi 1155 (jaman panambangan) pêpatih dalêm punika amung kantun satunggat[9] jawi, ugi amadanani bupati nayaka sadaya kalêbêt ingkang golongan lêbêt, mênggah nayaka wolu punika kabage kalih golongan, nayaka jaba, sarta nayaka jêro ingkang kalêbêt nayaka jêro (nayaka = wadana) punika.

1. wadana kaparak kiwa
2. wadana kaparak têngên
3. wadana gêdhong kiwa
4. wadana gêdhong têngên

--- 113 ---

Miturut buku karanganipun Tuwan G.F. Rouffoer wiwit jaman Majapait dumugi Mataram kawadanan têngên punika langkung sêpuh tinimbang kiwa, nanging sarêng wiwit jaman Kartasura, bokmênawi saking dayaning kapitadosanipun băngsa Tiyonghwa, kiwa punika lajêng kaanggêp langkung sêpuh tinimbang têngên, amargi tumrap băngsa Tiyonghwa kiwa punika kaanggêp langkung parlu tinimbang têngên (Rouffoer kaca: 58).

Wadana kaparak kiwa têngên kêkalih punika kawajiban amadanani prajurit sinêlir (Kapiteinen der lijfwzcht) têgêsipun ingkang tinanggênah adamêl saha nata bala manawi wontên paprangan, ananging wiwit Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan P.B. IV. damêl prajangjian kontrak kalihan Kangjêng Guprêmèn Inggris, tanggal 1 Agustus 1812, Nata Jawi tuwin bupatinipun kaparak botên kenging damêl wadyabala (saradhadhu) manawi botên angsal idinipun Kangjêng Guprêmèn Inggris, amila wiwit samantên prasasat kabupatèn kaparak wau sampun botên sagêd angadêg kados wiwit sakawitipun.

Wadana gêdhong kiwa saha têngên punika sarêng kathah siti măncanagari ingkang kapasrahakên dhatêng kangjêng guprêmèn, tatêmpah ingkang lumêbêt ing kas karaton saya kathah, punika kuwajibanipun kabupatèn gêdhong saya mindhak, ingkang lajêng kawajiban manah kabêtahanipun karaton (Kanseliers.)

Dene nayaka jaba punika wontên sakawan:

1. Bupati nayaka bumi (bumi punika inggih pasitèn Kêdhu, bawatipun bupati nayaka bumi, kaladukipun Walandi amastani:

--- 114 ---

de tuin van Java.)

2. Bupati nayaka sèwu, punika bawatipun manggèn ing Sitisèwu (duizendland Bagêlèn).

3. Bupati nayaka bumi gêdhe, bawatipun manggèn ing saurut saha salèripun lèpèn Pepe (Surakarta, Kartasura, Bayalali, dumugi Ungaran).

4. Bupati nayaka panumping, bawatipun Surakarta mangetan mangalèr kalêbêt Sokawati.

Ing jaman karaton Mataram, siti Mataram punika botên kalêbêt bawatipun nayaka, nanging kalêbêt siti Narawita (basa Walandi kawastanan Kroon domein).

Dene nayaka jawi wau kawajibakên angasta paprentahan saha manah tata têntrêmipun nagari agung, ananging kados ingkang sampun kapratelakakên kasbut ing nginggil pilahipun wawênang trias-politica punika nalika jaman samantên botên wontên, ingkang damêl pranatan undhang inggih pêpatih dalêm saha para bupati nayaka, ingkang anyêrêg saha priksa prakawis ugi pêpatih dalêm saha para nayaka, bokmanawi awit saking botên kapilah-pilah wawênang wau lajêng gampil anjalari kirang murninipun pangêmbating prakawis, saha gandhèng kalihan jaman samantên kathah rêrêsah, saking kaparêngipun kangjêng guprêmèn sarêmbag kalihan Kangjêng Susuhunan ingkang kaping VII ing taun 1847, damêl kontrak ingkang lajêng kaêwrat ing Sêtatsêblad 1847 ăngka 35.

Ing bab 30 dumugi 26 anêrangakên parlunipun dipun [dipu...]

--- 115 ---

[...n] wontêni abdi dalêm gunung, ingkang kawajiban anjagi tata têntrêmipun nagari saha kasampiran paprentahan. Ing bab 14 mratelakakên bilih bupati gunung (bokmanawi ingkang dipun wastani ing jaman rumiyin bupati tamping.) punika katêtêpakên dening ingkang sinuhun sarêmbag kalihan kangjêng tuwan residhèn, kajawi kaparingan siti lênggah, miturut bab 14, ugi kaparingan balănja sabên wulan 300 rupiyah. Kaparingakên mêdal ing kantor residhenan kapêndhêtakên saking arta 10,000 rupiyah.

Ing bab 15 anêtêpakên wontênipun priyayi gunung dalah kuwajibanipun saha anêtêpakên para pangagêng dhusun (bêkêl ingkang tumrapipun paprentahan saha kapulisèn kabawah kaprentah dhatêng priyayi gunung.

Dene kuwajiban-kuwajibanipun bupati, saha priyagi[10] gunung dumugi pangagêng dhusun (bêkêl) punika kapacak ing insêtruksi gunung ingkang dados lampiraning prajangjian dalêm kalihan Komisaris van Nes tanggal kaping 5 Juni 1847.

Miturut bab 16 sêtatsêblad 1847, ăngka 30, ingkang sampun dados kaparêng dalêm wau, sadaya prakawis saha tukar pabên sanèsipun saha sakathahing kadursilan punika dados sêsanggènipun priyayi gunung. Sadaya prakawis sadèrèngipun kaajêngakên pangadilan punika ingkang wajib angurusakên abdi dalêm gunung, botên kaparêng nampi rêruba, saha kawajibakên tumindak angurusakên, ingkang kalêrês wawêngkonipun surambi. (Gugad-ginugadipun warisan sasaminipun minggah dhatêng ing pangadilan surambi, manggèn [mang...]

--- 116 ---

[...gèn] ing èmpèring masjid agêng, ingkang minggah pradata kaajêngakên dhatêng pradata, manggèn ing paseban salèring gapura masjid agêng, antawisipun taun: 1874, pangadilan pradata lajêng pindhah manggèn ing balearja, wontên erf kapatihan. Pangarsanipun pêpatih dalêm). Ingkang kange waton angrampungi prakawis, anggêr agêng, anggêr sadasa, saha anggêr gunung. Tumrap surambi ingkang kangge waton kitab-kitab, dene paukumanipun durjana ing wanci dalu ingkang nyolong maesa lêmbu, kapala, tumrap durjana alit kados ta: nyolong menda, nyêbrot, ngutil, ambêdhog, ukumipun dipun sapu kaping satus utawi kaping kalih atus mawi dipun murwat kathah sakêdhiking amal ingkang dipun colong. Ing ngriki parlu kapratelakakên tumrap ukuman kina, wiwit dumadosipun prajangjian dalêm kalihan Kangjêng Guprêmèn Inggris nalika kaping 1 Agustus 1812 utawi kaping 23 Rêjêb Alip 1739. Ing bab 9 Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan sanggêm anyirnakakên sakathahing ukuman ingkang miturut kitab, ngêthok tangan, ngêthok suku, mêrung kuping, picis (dipun irisi dagingipun mawi lading mawi dipun uyah asêmi) tanjir, tiyang kaukum kaabên kalihan sima, dene ing bab 7, mratelakakên, Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan sanggêm badhe damêl rêrekan ingkang lêrês, anêtêpi paprentahanipun nagari ingkang lêrês, murih tambah prayoginipun supados dadosa arjanipun, tuwin kasênênganipun nagari, saha amiturut punapa ng sapamulangipun Kangjêng Guprêmèn Inggris.

--- 117 ---

Miturut buku anggitanipun Tuwan Rouffaer kaca 65, inggih awit jumêdhulipun sêtatsêblad 1847 ăngka 30, ingkang sampun dados kaparênging karsa dalêm wau, ingkang tinanggênah anjagi tata têntrêming nagari Surakarta pêthal saking kabupatèn kanayakan jawi lumunta dhatêng bupati gunung saandhahanipun, wiwit taun 1873, lajêng katata bawah kadhistrikan wawi[11] pangagêng panèwu gunung.

Tumrap bupati unung[12] ing kitha Surakarta punika kapangkat bupati bêkêl (hoofdregent voor de Politie van Surakarta) kaparingan siti lênggah 6 jung saha balănja sabên wulan 400 rupiyah, mêdal kantor paresidhenan, dene Bupati Kartasura, Klathèn, Bayalali, Ngampèl, sarta Sragèn kaparingan balănja sabên wulan 300 rupiyah, sarta siti 6 jung. Satunggal-tunggaling bupati gunung kaparingan kanthi kaliwon 1, panèwu 4, mantri sasêbutan răngga 4, langsir (oppasser) 10, kaliwon nagari balănja 60 rupiyah sawulan, kaliwon dhusun 40 rupiyah, panèwu 25 rupiyah, răngga 16 rupiyah, langsir 5 rupiyah.

Dene ingkang kakarsakakên dados bupati gunung kawitan, tumrap kitha Surakarta Radèn Tumênggung Suradirja, ing Kartasura Radèn Tumênggung Suradipraja, ing Bayalali Radèn Tumênggung Sutanagara, ing Klathèn Radèn Tumênggung Cakrawadana, ing Ngampèl Radèn Tumênggung Cakradipura, ing Sragèn Radèn Tumênggung Sasradipura.

Para bupati gunung (pulisi) dhusun anyêbat dhatêng bupati gunung kitha kyai bêkêl, sêrat dhawuh saking kapatihan lumantar bupati bêkêl [bêkê...]

--- 118 ---

[...l] kitha, sêrat dhawuh saking kabupatèn kabêkêlan dhatêng bupati dhusun tatêmbunganipun dhumatêng ijêngandika.

Panèwu gunung sakawan ingkang dados kanthinipun bupati gunung kasbut ing nginggil wau ingkang satunggal dados panèwu miji, ingkang satunggal dados jaksa, ingkang kalih katanêm ing dhusun minăngka pangagêng dhistrik.

Mênggah ingkang dados padamêlanipun priyayi gunung punika kajawi anjagi tata têntrêming bawah, kawajitban[13] sasagêd-sagêd angrukun utawi matut prakawis kados ingkang kasêbut ing bab 48 saha 92 anggêr gunung.

Rumêksa kagungan dalêm karêtêg, pos kareta, griya-griya pos, ngrêksa margi-margi, anjagi lampahipun utusan dalêm. Angrêksa manawi wontên lampah militèr, nyadhiyakakên rumput pantun saha kuli sacêkapipun ingkang parlu kangge kabêtahanipun militèr saha ngladosi bau jagulan (ingkang angusung gunungan manawi bakda) bab angladosi kuli jagulan sapanunggilanipun saha ngladosi bau manawi karaton wontên damêl manton, sapanunggilanipun, amung kala samantên lajêng wontên kaparêngipun nagari padamêlan tundhan saradan tuwin anjagi lampahipun militèr wau lajêng dados sêsanggènipun priyayi gladhag, mila amungkung Sragèn, 2. ing Bayalali, 3. ing Klathèn sami dipun wontêni kaliwon galadhag sakancanipun panèwu mantri.

Wiwit wontênipun bupati gunung saandhahanipun kasbut ing nginggil wau bawah dalêm Surakarta taksih nama dèrèng sagêd têntam,[14] amargi cacahing [ca...]

--- 119 ---

[...cahing] priyayi gunung (pulisi) namung sakêdhik sangêt, ing bawah nagari dalêm taksih kathah durjana kècu, pandung, begal, paprangan dhusun (rêbat kabêkêlan utawi udur bab pasitèn, udur bab toya) sapanunggilanipun, ing taun Walandi 1867, ing salêbêtipun kitha Surakarta ing dalêm kalih wulan katêmpuh durjana kècu rambah kaping kalih.

Awit saking kawontênanipun rêrêsah wau nagari lajêng angwontênakên undhang wiradat katitimasan kaping 3 Marêt 1867, ăngka 9, suraos angêncêngakên panjagi tata têntrêm, angindhaki cacahing griya pajagèn sapanunggilanipun, putra santana dalêm utawi abdi dalêm wiwit pangkat mantri minggah manawi kakesahan dalu kêdah ambêgta payung utawi ting, tiyang alit ambêgta obor utawi upêt, sanadyan sampun dipun wontêni undhang wiradat kasbut ing nginggil, ewadene wontênipun durjana mêksa dèrèng wontên mêndhanipun, andadosakên dêduka dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan, têmahan lajêng wontên panggalihan amêwahi cacahipun abdi dalêm gunung (pulisi) ingkang gêgriya ing dhusun-dhusun, ewadene kala samantên mêksa taksih kathah sangêt kawontênanipun kadurjanan kalêbêt kècu, saha ugi kathah ingkang botên angsal katrangan, kangge amêwahi rêrigên kala samantên kangjêng tuwan residhèn andhawuhakên kawrat sêrat katitimasan kaping 20 Dhesèmbêr 1869, ăngka 3775, dhatêng Kangjêng Radèn Adipati Sasranagara, kados ing ngandhap punika:

Surakarta kaping 20 Dhesèmbêr 1869.

--- 120 ---

Ăngka 3775.

Kathah lêlampahan dursila ingkang botên sagêd pikantuk katêranganipun, awit pulisi ing Mangkunagaran manawi angupadosi tiyang dursila wontên ing bawah Kasunanan, wangsul manawi para abdinipun pulisi ing Kasunanan badhe angêlacak tiyang dursila wontên bawahing Kamangkunagaran, botên sagêd anindakakên kuwajibanipun sadèrèngipun anandukakên lêlampah kados ta: anglapurakên sêjaning lampahipun dhumatêng pulisi ingkang ambawahakên, kampung ingkang badhe katindakan titipariksa dados tiyang dursila sagêd miruda, amade utawi anggantosakên barang ingkang kapandung, makatên punika andadosakên jalaraning tiyang dursila kathah sami kêdah kaluwaran awit saking kirang têranging kalêpatanipun.

Amurih sirnaning lêlampah kados ingkang kasêbut ing nginggil punika, ing jêngandika kula aturi andhawahakên parentah mênawi pulisi Kamangkunagaran ambujêng tiyang dursila ingkang konangan sanalika, măngka tiyang dursila wau ngidak tanah bawah Kasunanan, pulisi Kamangkunagaran kalilan anglajêngakên pambujêngipun tanpa lapur dhatêng sintên-sintên, sarta tiyang kampung ingkang nyumêrêpi pambujêngipun pulisi wau, ing sasagêd-sagêd kêdah amitulungi, dene manawi pulisi Kamangkunagaran anitik tiyang dursila uhawi[15] barang kapandungan, măngka kêdah angledhah griyanipun satunggiling tiyang bawahing Kasunanan punika anyêkapi yèn asuka sêrêp rumiyin dhatêng kêpala kampung ingkang ambawahakên dhatêng genan griya ingkang badhe kagledhah, kapala kampung punika tumuntên wajib andhèrèkakên lampahipun [la...]

--- 121 ---

[...mpahipun] pulisi, sarta angêdêgi wang gledhahipun griya.

Kula sampun akintun sêrat dhumatêng Kangjêng Pangeran Adipati Ariya Mangkunagara, ingkang nunggil titimasa tuwin ăngka kalihan sêrat punika, suraosipun, kula aturi andhawahakên parentah dhatêng abdinipun, bilih pulisi ing Kasunanan ambujêng tiyang dursila tuwin badhe anggledhah griya wontên bawah Kamangkunagaran, punika ugi sagêda kalampahan kados manawi pulisi Kamangkunagaran ambujêng tiyang dursila utawi anggledhah griya ing bawah Kasunanan.

Sêrat dhumatêng Kangjêng Radèn Adipati Sasranagara ing Surakarta.

Dêduka dalêm ingkang kula pratelakakên ing nginggil punika kawrat ing bêbukanipun buk biru ingkang kawrat ing pranatan katitimasan kaping 8 Siyam taun Wawu 1801 (taun Walandi 1873). Suraosing bêbuka amaringi dêduka dhatêng para abdi dalêm anggèning sami botên angrumaosi bilih anggèning kaabdèkakên wau anggadhahi wajib rumêksa sarta murih raharjaning nagari dalêm, mênggahing dêduka dalêm wau kapêthik wêtah kados ing ngandhap punika.

Manawa desa, akèh kang sêlap-sêlip, ora bisa gumolong pangêrèhe bocah ingsun kang angêrèhake kadhistrikan,

--- 122 ---

kaluwihan ênggone omah-omah adoh karo bumi desa kang diêrèhake, kang mangkono iku amêsthi bae ora bisa angulat-ulatake kalawan nastiti, marang sarupaning wong, têmêne wus anglaksanani pêpagêr, utawa mêsthine tumindak wong kang jaga ing sabên bêngi, kajaba iku, ana kang ora kalakon, amarga saka daleyane kang dadi panggêdhe, ora duwe sêdya anêtêpi wajib, ana kang anduwèni rumăngsa, yèn panggêdhe iku ora kawajiban marang pagawean utawa prakara pulisi sapêpadhane, kang mangkono iku, anelakake yèn bocah ingsun wadana kaliwon, sapêpadhane kang wus ingsun karsakake dadi panggêdhene bocah ingsun sarta kawulaningsun, kurang rumăngsa gone anampani kanugrahan, nganggo ingsun patêdhani kawibawan sarta gêgadhuhan bumi desa lan balănja nganggo pangkat-pangkat kèhe, kurang tumêmên pamikire yèn kajibaha rumêksa raharjaning praja, awit saka iku, ingsun anggalih, bokmanawa gêdhe-gêdhene nalare ana pikir kaya iku, mung rumăngsa ananing kawibawan lan pangan akèh, awit anampani tatinggalane wong tuwane, jalaran saka katarimane tekating kabêcikan, tabêri ing gawe, tumêmêne rumêksa nagara.

Pranatan buk biru punika kajawi angêwrat bab pêpagêr, abdi dalêm ajal, waris ingkang anggêntosi, bab kapulisèn saha rumêksanipun nagari, lajêng kasusulan pranatan bab panyêgahipun lampahing kadurjanan sarta rekadaya anggènipun anyirnakakên [anyirnakakê...]

--- 123 ---

[...n] lampah wau, kawrat dhawuh nagari katitimasan kaping 8 Sawal 1801, kados ing ngandhap punika.

Cap asma, Kangjêng Radèn Adipati Sasranagara.

Bab tandang kadurjanan kècu.

Ăngka: 3225.

Radèn Tumênggung Kartanagara, pakênira banjur andhawuhna, marang para tumênggung pulisi sajabaning nagara, lan para pulisi sajroning nagara, supaya banjur kawaratakna marang sok wonga ing bawahe dhewe-dhewe, wiwit titimasane layang iki, manawa ana laku kadurjanan, măngka ana wong tunggal sadesa, utawa tunggal sakampung, apadene kang luwih cêdhak lan kang kalêbon durjana kècu koyok sapêpadhane, sarta bêkêle wong kang kalêbon durjana kècu sapêpadhane, utawa bêkêle desa ing ngêndi kang cêdhak lan desa êngggone kang kakecon, ora tandang lan ora rikat gone tandang sanalika iku, mêsthi manira pocot saka kabêkêlane tanpa waris, wonge cilik kaunggahna ing pulisi rol, supaya banjur kapatrapan samurwating kaluputane, samono uga panggêdhening dhistrik sakalerehane pulisi gêdhe cilik kang bawahe kalêbon durjana ora olèh katrangan, amasthi manira undur saka kalungguhane, dening rupaning wong kang bisa nulak kadurjanan, mêsthi olèh ganjaraning nagara.

--- 124 ---

Dhawuhing parentah kaping 22 Sèptèmbêr 1873, utawa kaping 8 Sawal 1801.

Awit saking punika wiwit wulan Agustus 1873, sabên kabupatèn pulisi kaperang waradin dados 5 dhistrik, sabên sakadhistrikan kaparingan kanthi mantri ondêr dhistrik satunggal, satunggal-tunggaling panèwu dhistrik kaparingan pemahan panjang 500 kaki wiyar 300 kaki.

Miturut sêratipun Kangjêng Tuwan Residhèn dhatêng Kangjêng Radèn Adipati Sasranagara katitimasan kaping 23 Agustus 1873, ăngka 270, mratelakakên kangjêng guprêmèn anamtokakên bab pamerangipun kadhistrikan, kados ing ngandhap punika:

I. Sragèn kabage sakawan kadhistrikan: 1. Sragèn 2. Grompol, 3. Sambungmacan, 4. Majênang.
II. Bayalali kabage gangsal kadhistrikan: 1. Bayalali, 2. Tumang, 3. Banyudana, 4. Koripan, 5. Jatinom.
III. Ngampèl kabage gangsal kadhistrikan: 1. Ngampèl, 2. Sima, 3. Karanggêdhe, 4. Lawang, 5. Kaliyasa.

--- 125 ---

IV. Klathèn kabage nênêm kadhistrikan: 1. Klathèn, 2. Sêmuluh, 3. Prambanan, 4. Gêsikan, 5. Gêdhengan, 6. Kalisoga.
V. Kartasura kabage gangsal kadhistrikan: 1. Kartasura, 2. Kêthithang, 3. Bêndha, 4. Taraman, 5. Jênon.
VI. Kawadanan Karangan (Sukaharja) kabage sakawan kadhistrikan: 1. Sukaharja, 2. Ngutêr, 3. Tawangsari, 4. Masaran.

Wiwit kala samantên pangraos kula saya katingal migatosing padamêlaning para priyayi gunung, kajawi kangge kaprêluaning tata têntrêming nagari saha kawula alit, padamêlanipun saya kapirsan ing ngarsa dalêm, gandhènging dhawuh timbalan dalêm kawajibakên sagêd nanggulang bêbaya kècu, saha jarah rayah, paprangan dhusun, tuwin kêdah sagêd damêl raharjaning praja, ingkang kawrat ing sêsanggêman dalêm prajangjian kalihan kangjêng guprêmèn.

Sawontênipun tatanan anyar sabên kabupatèn wontên panèwu dhistrik gangsal, punika panèwu dhistrik lajêng damêl carik 2, sarta dêmang, sakêdhikipun sabên sakadhistrikan wontên dêmang 4, gunggung sakadhistrikan wêwah priyayi watawis 8, sakabupatèn wontên 5 x 8 = 40.

Dumadosipun sêtatsêblad 1873, ăngka 5 ing bawah Gêwès Surakarta, kawêwahan amtênar pangrèh praja Walandi apangkat asistèn residhèn 4, manggèn ing Klathèn, Bayalali, [Baya...]

--- 126 ---

[...lali,] Sragèn sarta ing Karangpandhan (A.R. ing Karangpandhan botên lami lajêng pindhah dhatêng Wanagiri) balănja 600 rupiya,[16] waragad lampah 75 rupiyah, pasewan griya sadèrèngipun angsal griya kongsèn 75 rupiyah, gêgandhenganipun kalihan dumadosipun sêtatsêblad 1873, ăngka 5, wau wontên dhawuh nagari nalika taksih jaman Kangjêng Radèn Adipati Sasranagara, katitimasan kaping 28 Pèbruari 1873, utawi kaping 1 Sura 1802, ăngka 29, nagari andhawuhakên wêwahing kuwajibanipun para bupati pulisi gêgandhenganipun kalihan para asistèn residhèn, ananging wiwit taun 1873, kabupatèn Kartasura kasuwak, saha wiwit taun 1900, kabupatèn Ngampèl ugi lajêng tumut kasuwak, manawi katandhing insêtruksinipun para abdi dalêm kasbut ing nginggil wau wontên bedanipun kalihan abdinipun kangjêng guptamèn[17] ingkang nunggil golongan inggih punika golongan priyayi pangrèh praja Inlandsch Bestuur.

Manawi katitisakên pancèn botên sami, amargi pandumukipunan[18] insêtruksi cacêpênganipun abdi dalêm pulisi sarta pangagêng gunung bawah Surakarta ngriki miturug[19] kawontênanipun balabag Surakarta, makatên malih pandamêlipun insêtruksi wau langkung rumiyin tinimbang pandamêlipun insêtrukpi[20] cacêpênganipun bupati sarta pangagêng dhistrik abdinipun kangjêng guprêmèn, ing Surakarta ngriki dumadosipun insêtruksi nalika taun 1847 (sêtatsêblad: 1847, ăngka 30) sarêng ing guprêmenan nalika taun 1867 (sêtatsêblad: 1867, ăngka 114)

--- 127 ---

dadès[21] kaot: 20 taun rumiyinalêrakarta,[22] makatên balih[23] insêtruksinipun pangagêng dhusun Surakarta inggih wontên bedanipun kalihan suraosipun Inlandsche Reglement (lami) bab 7 dumugi 35.

Nagari andhawuhakên wêwahing kuwajibanipun para bupati gunung dados bupati wulisi,[24] sêsambêtanipun kalihan para asistèn residhèn punika gandhengan kalihan ewahing suraosipun sêsanggêman prajangjian dalêm talihan[25] kangjêng guprêmèn ingkang kapacak ing sêtatsêblad taun 1874, ăngka 209, saking kaparêngipun kangjêng guprêmèn sarêmbag kalihan Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ingkang kaping IX anggalih parlu angewahi suraosipun insêtruksinipun para bupati pulisi ing Surakarta saha anggalih ewahing tatanan pangadilan pradata. Dados têtêmbungan Regenten van Policie (bupati pulisi) punika sawêg kapranggul kawiwitan kapacak ing sêtatsêblad taun 1874, ăngka 209 punika, amargi ing sêtatsêblad 1847, ăngka 30, amung mratelakakên abdi dalêm gunung saha bupatinipun, inggih wiwit kala samantên ewahipun nama bupati gunung (bupati tamping) dados bupati pulisi.

Bab 1, amratelakakên, ing kabupatèn Klathèn, Ampèl, Bayalali, Kartasura, Sragèn saha ing kawadanan Karangan (Sukaharja) ingkang lajêng kadadosakên kabupatèn Sukaharja (dipun pangagêngi kliwon pulisi), sami dipun wontêni pradata kabupatèn.

--- 128 ---

Ingkang dados pangarsaning pradata kabupatèn wau bupati pulisi, dene lidipun, kliwon pulisi saha panèwu gunung salah satunggal, kasisihan pangulu minăngka adpisir agami, panèwu satunggal minengka[26] jaksa, răngga satunggal minăngka gripir, manawi ikang[27] bupati pupulisi[28] kapambêng ingkang makili pangarsa kliwonipun.

Pradata kabupatèn wau kawênangakên amutusi sadaya prakawis (civiel zaken) sambut-kapisambut, saha sadaya kadurjanan, kajawi ingkang taksih katêtêpakên dados wawêngkonwipun[29] pradata ing kitha Surakarta, dene ingkang taksih dados wawêngkonipun pradata ing kitha Surakarta (Baleharja) punika.

1. kadurjanan ingkang katindakakên dening abdi dalêm utawi dening para santana dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan, sanadyan prakawis wau nama sapele.

2. raja pêjah, kècu, barontakan, ambêsmi griya, damêl arta palsu, damêl arta kêrtas palsu sasaminipun, wontêsipun[30] kadurjanan ingkang sagêd tampi ganjaran ukum pêjah.

3. ambalela ing parentah, ingkang ngantos adamêl tatu.

Ing bab tiga, sêtatsêblad 1874, ăngka 209, mratelakakên manawi sadaya prosès pêrbal papriksan ingkang kangge ngurus prakawis ing pradata kabupatèn punika kêdah kapacak mawi basa Mlayu, mawi lètêr Walandi (dados botên kenging kapacak aksara Jawi utawi gondhil) prosès pêrbal punika kêdah katur ing pêpatih dalêm, manawi dèrèng wontên gêsinanipun pêpatih dalêm, sadaya putusanipun pradata kabupatèn punika

--- 129 ---

dèrèng kenging katindakakên, manawi pêpatih dalêm botên sagêd angrujuki dhatêng putusanipun pangadilan pradata kabupatèn wau, putusanipun kêdah kaewahan kados kaparêngipun pêpatih dalêm, ing ngriki saya kacêtha agênging pangwaosipun pêpatih dalêm gêgandhengan kalihan putusan prakawis-prakawis pradata kabupatèn.

Miturut suraosing bab 8, prajangjian dalêm kaping 5 Juni 1847. Pêpatih dalêm katamtokakên angaturakên kawontênanipun sadaya putusan pangadilan pradata dhatêng Kangjêng Tuwan Residhèn ing Surakarta.

Anggènipun para bupati pulisi ngladosakên putusaning pangadilan pradata kabupatèn punika, manawi bab kadurjanan katamtokakên angladosakên dakwanipun, ingkang lajêng kalêbêtakên ing pakunjaran kitha Surakarta. Dene miturut suraosing bab 25, setatsêblad 1847, ăngka 30, pakunjaran ing salêbêtipun nagari dalêm Surakarta punika dados têtanggêlanipun pêpatih dalêm, sarana katusih Kangjêng Tuwan Residhèn ing Surakarta.

Dados anggènipun abdi dalêm gunung (pulisi) manawi angurus prakawis kadurjanan lajêng pandhapukipun voorloopig onderzoek kapacak mawi têmbung (basa) Malayu punika pancèn katêtêpakên wontên bab 3, setatsêblad 1874, ăngka 209 wau, bokmanawi murih anggampilakên tusihipun Kangjêng Tuwan Residhèn, botên angawrat-awrati padamêlan kantor juru basan, amargi

--- 130 ---

saupami kapacak cara Jawi, lajêng kêdah kapêrtal basa Malayu rumiyin, punika manawi wontên parlunipun andêdangu lênggahing prakawis, saha putusanipun.

Pranatan ingkang kawrat ing sêtatsêblad 1874, ăngka 209, punika kajawi ngwontênakên pradata kabupatèn ugi ngwontênakên pulisi rol (Policie-rol) inggih wiwitipun dumados sêtatsêblad kasêbut ing nginggil punika, sêsambêtanipun padamêlan kapulisèn saha pangadilan ingatasipun bupati pulisi kalihan tuwan asistèn residhèn.

Ing bab 6, mratelakakên pangagênging kabupatèn punika kawênangakên amutusi prakawis ingkang nêrak pêpacak nagari ingkang rèmèh-rèmèh, kalêbêt kadurjanan alit-alit sarêmbag kalihan tuwan asistèn residhèn, amung putusaning pangadilan pulisi rol punika botên kenging langkung saking ukuman 8 wulan utawi dhêndha langkung 100 rupiyah, putusanipun kêdah kapèngêtan ing buku, ingkang kêdah kaparingan tapak asta dening bupati pulisi, kalihan tuwan asistèn residhèn.

Rêgèstêripun putusan pangadilan pulisi rol punika kêdah kaladosakên dhatêng pêpatih dalêm sabên wulan, manawi wontên sulayaning pamanggih antawisipun bupati pulisi kalihan tuwan asistèn residhèn gandhèngipun putusan pulisi rol wau, bupati pulisi kawajibakên lapur ingkang tumuntên dhatêng pêpatih dalêm, ingkang lajêng badhe amaringi putusan rêmbag kalihan kangjêng tuwan residhèn.

Bab 7, mratelakakên pradata kabupatèn punika

--- 131 ---

sami kalihan pradata ing Surakarta, putusaning pangadilan katamtokakên awêwaton anggêr-anggêr, dene putusanipun pulisi rol awêwaton pranatan Jawi ingkang kaundhangkên awit saking dhawuh timbalan dalêm utawi awit saking asma dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan.

Awit saking dumadosipun sêtatsêblad 1874, ăngka 209 punika para maos sampun sagêd sami amanggalih wigatosipun padamêlanipun abdi dalêm pulisi, gandhèngipun wawênang pangadilan ingkang katitipriksa ing kangjêng pêpatih dalêm, kangjêng tuwan residhèn salajêngipun manawi parlu minggah katitipriksa pangadilan luhur ing Bêtawi.

Wiwit lairipun pangadilan landrad ing tanah Jawi kawrat setatsêblad taun 1901, ăngka 13, ingkang tumindakipun ing praja Surakarta kawrat ing sêtatsêblad 1903, ăngka 8, pangadilan ing praja Surakarta kaasta kangjêng guprêmèn, kajawi ingkang dados wawêngkonipun pradata agêng, kangge angadili putra santana dalêm saha nayaka-nayaka dalêm ingkang kenging prakawis kriminil sarta sipil kados ingkang kasbut ing bab art 2. sêtatsêblad 1903, ăngka 8 wau. Wiwit wontênipun pangadilan landrad ing nagari Surakarta sêsambêtanipun padamêlan abdi dalêm pulisi kalihan tuwan asistèn residhèn saha pangadilan landrad saya kathah, tumindakipun kapulisèn kêdah saya talêsih anggènipun ngêcakakên amargi kêdah trêtip panganggènipun waton-watonipun ingkang kapacak mawi têmbung mănca, kados ta: Reglement op de Rechtelijke [Rech...]

--- 132 ---

[...telijke] Organisatie saha Inlandsch Reglement, wetboek van straf recht voor de Inlanders saha tumrapipun jaman samantên para abdi dalêm pulisi prasasat botên wontên ingkang wêdalan pamulangan Walandi.

Gêgandhengan kalihan ajênging jaman, wiwit ing taun 1912, gêdêr-gêdêripun Sarekat Islam, Budi Utama sasaminipun, inggih punika jumêdhulipun pêrgêrakan pulitik, kangjêng guprêmèn anggalih ing kitha Surakarta ingkang kala samantên dados têlênging ombyaking pêrgêrakan, parlu dipun wontêni Politiek Inlichtingen Dienst ingkang limrahipun kagrêba dados Gewestelijk Recherche ingkang maligi kaasta ing kangjêng guprêmèn, saha murih anggampilakên lampahipun kapulisèn gandhèngipun kalihan kasbut ing nginggil, kapulisènipun, ondêr dhistrik ing kitha Surakarta wiwit taun 1915 katindakakên dening Gewestelijk Recherche ingkang tuntunanipun tinanggênahakên dhatêng Commissaris van Politie (Walandi) bokmanawi kabêkta ing kala samantên nagari Surakarta dèrèng kagungan abdi dalêm ingkang sagêd utawi paham dhatêng têmbung-têmbung mănca saha cêkap kapulisènipun.

Wiwitipun abdi dalêm pulisi wontên ing pranatan nagari katamtokakên tumut amanah kuwajibanipun bab paprentahan (bestuursaangelegenheden) punika miturut pèngêtan kula sawêg dumadosipun riksêblad 1918 ăngka 24, ingkang kula anggêp dados insêtruksinipun para abdi dalêm wadana saha asistèn wadana (kala samantên nama panèwu dhistrik saha mantri dhistrik).

--- 133 ---

Mêgah[31] pranatan wau amratelakakên kuwajibanipun para pangagêng dhistrik saha ondêr dhistrik kados ing ngandhap punika.

Mungguh kuwajibane para panèwu panggêdhening dhistrik sarta para mantri panggêdhening ondêr dhistrik iku ora ngêmungake tumrap babagan pulisi bae, ananging uga anindakake babagan paprentahan, dene kuwajibane mau kaya ing ngisor iki.

1. Rumêksa lêstarine tata têntrêming ngakèh ing sajroning bawahe.

2. Rumêksa marang kêslamêtan lan kawarasaning wong cilik, amarsudi ilange sarupane kang dadi sêbab, anuwuhake lêlara.

3. Sabisa-bisa amalangi marang tindak kang ora bênêr wong cilik aja nganti disiya-siya.

4. Manawa ana bancana kasangsaran sapêpadhane kudu tumuli tumandang, ngêmpakake rekadayane ing sakuwasane, murih prayoga sarta salamête.

5. Manawa ana sabab kang agawe kasangsaran, kudu banjur lapur marang bupatine, manawa duwe panêmu kang anggawe paedah tumraping ngakèh kudu ngaturake panimbang marang bupati.

6. Anjaga kaslamêtane lan amarsudi undhake tandurane wong cilik, kaya ta: pari lan palawija sapêpadhane kang dadi pangane wong cilik, pamilihe sarta pangupakarane wiji kudu kang bêcik, panandure kudu anêtêpi măngsa.

--- 134 ---

7. Sarupane bêndungan lan wangan sapêpadhane kudu diparsudi supaya diopèni kang bêcik.

8. Rumêksa marang kaslamêtane sarta amarsudi kaundhakane rajakaya.

9. Rumêksa lan amarsudi marang kaundhakane wong manggaota sarta among dagang.

10. Amarsudi pangopène sarta bêcike lurung-lurung lan karêtêg-karêtêg.

11. Ing sadhengaha nalare kudu ambiyantu tumindaking rêrigên tumrap panatane anyar bumi desa (reorganisasi) sarta tumrap tumindake tatanan anyar mau ing bawahe.

12. Rumêksa aja nganti ana paprentahan desa anindakake bab pambage lan panggarape bumi kang ora bênêr anyulayani pranatan nagara.

13. Kudu ngulatake marang pagaweyan sarta kalakuane sarupane kapala desa ing wawêngkone, kudu nuntuni marang sor-sorane, lan kudu dadi tuladan mungguhing kasrêgêpan lan tumêmêne tumraping pagaweyan sarta kuwajibane apamanèh mungguh bêciking kalakuane.

14. Kudu talatèn anyurup-nyurupake sakabèhing undhang-undhang, pranatan sarta dhêdhawuhaning nagara lan sapanunggalane marang wong-wong ing bawah wawêngkone.

15. Rumêksa supaya lumadine dhuwit pajêg marang nagara bisa

--- 135 ---

ajêg, sarta angulat-ulatake bab lumadine lan pamupune dhuwit pajêg mau.

Wiwit tumapakipun insêtruksi punika para abdi dalêm pulisi botên angêmungakên kuwajiban ing bab kapulisèn ananging ugi kuwajiban manah bab paprentahan, gêgandhengan kalihan punika ing riksêblad 1924, ăngka 2, angêwrat tatanan pangkat sarta cacahipun abdi dalêm garap sabêbaunipun ing kantor-kantor kabupatèn pangrèh praja sarta kadhistrikan kaondêran, ingkang lajêng kaewahan kawrat riksêblad, 1924, ăngka 4, inggih wiwit jumêdhulipun riksêblad punika lajêng katêlahipun nama abdi dalêm pangrèh praja. Dene bab têtêp lan inggahing pangkatipun abdi dalêm pangrèh praja punika kapacak ing riksêblad 1924, ăngka 19. Kaewahan ing pranatan nagari kawrat ing riksêblad 1928, ăngka 7.

Kawrat pranatan nagari riksêblad 1928, ăngka 14, namaning pangkatipun panèwu pangagêng dhistrik punika kaewahan wadana, pangagêng ondêr dhistrik kasantunan asistèn wadana.

Para ingkang kawogan bokmanawi sami angèsêmi manawi kula namung kèndêl samantên, amargi tumraping para maos lajêng sagêd kagungan panggalihan manawi têbaning kuwajibanipun abdi dalêm pangrèh praja punika amung kados kapratelakakên ing nginggil, punika botên, awit saking ajênging jaman, para kawula sadaya kathah sangêt kabêtahanipun ingkang gêgayutan kalihan praja, kosokwangsulipun praja kados ingkang sampun dados kaparêngipun kangjêng parentah [pare...]

--- 136 ---

[...ntah] agêng sarêmbag kalihan kangjêng guprêmèn ingkang pangastaning pusaraning praja tansah angèngêti tilaranipun Sang Prabu Napoleon Bonaparte (darahing tiyang limrah ingkang sagêd jumênêng dados nata agung ing nagari Parangakik dumugi taun: 1813, ingkang prasasat mèh andhêpani bawana) "Gouverner c'est privior" (regeeren is vooruitzien mangrèh praja punika kêdah kanthi kawaskithan) anyarêngi rame-ramenipun tatanan agrarische reorganisatie (komplet) praja Surakarta lajêng wontên bêbadan enggal ingkang kawastanan waterschap kados ingkang kawrat ing bab 145, Regeerings-Reglement kaewahan dados bab 186, Indische Staatsregeling sêtatsêblad: 1925, ăngka 415, sambêtipun pranatan waterschapsordonnantie sêtatsêblad: 1920, ăngka 722, Vorstenlands Grondhuurreglement sêtatsêblad: 1918, ăngka 20, lajêng wontênipun para kabudidayan Cultuur Ondernemingen gandhèngipun pêpacak-pêpacak padagangan ingkang amalêri saha anêtêpakên kathah kêdhikipun productie kados ta: Suiker-uitvoor-ordonnantie ing taun 1931, kasambêt sêtatsêblad: 1936, ăngka 41. Accijns, verbond-Siuikerordonnantie sêtatsêblad: 1936, ăngka 40, Suiker-Consolidatie regeling sêtatsêblad: 1936, ăngka 39, pranatan bab padagangan sanèsipun, kados ta: tabaks-accijnsordonnantie sêtatsêblad: 1932, ăngka 517. Sapiturutipun, pranatan ingkang gêgandhengan kalihan kasarasan (pestbestrijding) woningverbetering, woninginspectie, mijnworm,

--- 137 ---

ziekte-bestrijding, malaria-bestrijding ingkang gandhèng kalihan kaekonomianipun kawula dalêm Algemeene-Volks-Credietbank, desa-bank bang dhusun sasaminipun, saha sapunika wiwit wontênipun Nijverheids Consulatie-bureau abdi dalêm pangrèh praja kawajiban amanah ingkang sayêktos tumrap ajênging pakaryan (Nijverheid) tumrap bawahipun piyambak-piyambak, punika sadaya sabên dintên abdi dalêm pangrèh praja sami kawajiban amanah saha nindakakên tuwin ambiyantu sapêrlunipun murih sagêd damêl raharjaning praja. Inggih awit saking pintên-pintên panthaning padamêlan nagari ingkang sadaya sami gadhah gêgêbêngan angudi indhaking raharjaning nagari punika kadhingkala tumindakipun (wijze van uitvoering) wontên ingkang cêngkah. Manawi pinuju mrangguli makatên punika abdi dalêm pangrèh praja kêdah angênut murnining pamanahanipun saha angêmpalakên kawaskithanipun, botên kenging amung anggêga jêjêring têtêmbungan ing pranatan (letter der wet), wosipun kêdah supel ingkang sagêd pangêcakipun murih sadaya takken van dienst ingkang dados praboting praja sadaya wau sagêd tumindak nêtêpi gêgêbênganipun namung murih tata raharjaning praja saisinipun.

Bab punika para maos sagêd anyuwun sêsêrêpan ingatasipun panindakipun amangrèh praja dhatêng para prayagung saha para priyayi ingkang sampun dangu praktikipun wontên ing kalangan pangrèh praja, kathah pangalamanipun, saha kenging kula paribasakakên sampun tuwuk anggènipun angraosakên pêdhês asin.

___________

--- 138 ---

Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1847.

No. 30.

Overeenkomst met den SUSUHUNAN van Surakarta, strekkende tot vaststelling van beginselen en bepalingen omtrent de uitoefening der Justitie en Politie in het Rijk van Surakarta.

Besluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie, van den 28 sten Mei 1847 (La. Aa.).
Gelet. Enz.
De Raad van Indie gehoord;

Is goed gevonden en verstaan:

Eerstelijk: Goedtekeuren en te bekrachtigen de door het lid in den Raad van Indie, Kommissaris voor de Vorstenlanden, Mr.J.F.W. van Nes, namens den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal, met den Susuhunan van Surakarta, op den 5 den Junij 1847 geslotene overeenkomst, met de aan dezelfde geannexeerde instructien, strekkende tot vaststelling van beginselen en bepalingen, omtrent de uitoefening der Justitie en Politie in het Rijk van Surakarta; -luidende die overeenkomst, als volgt:

Acte van Overeenkomst, gestolen tusschen Mr. Johan Frederik Walrave van Nes, Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid in den Raad van Nederlandsch-Indie, Gouvernements Kommissaris voor de Vorstenlanden, als daartoe speciaal gemagtigd door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal over Nederlandsch-Indie Jan Jacob Rochussen, Minister van Staat, Ridder Grootkruis der Orde van den Nederlandschen Leeuw, der Orde van den Rooden Adelaar van Pruissen, der Leopolds Orde van Belgie, Groot Officier van het Legioen van Eer van Frankrijk en Groot Dignitaris der Orde van het Zuiderkruis van Brazilie.

Zijne Hoogheid den Susuhunan Paku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdul Rachman Sajidin Panotogomo VII Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw als Leenheer der Landen tot het Soerakartasche Rijk behoorende.

Nademaal eene ondervinding van meer dan vier en dertig jaren, een ondubbelzinnig bewijs heeft geleverd dat de uitoefening van Justitie en Politie in het Rijk van Surakarta, volgens de Javasche instellingen hoogst gebrekkig plaats gehad, en geenzins geleid heeft tot de uitkomst, welke daarvan, naar aanleiding van het contract van 2 Augustus 1812, met grond te verwachten was; en

Aangezien de gevolgen van dien verderfelijken toestand, hoogst gevaarlijk voor het duurzaam behoud van rust en vrede, en allernadeeligst terugwerken op de goede zeden, den voorspoed

--- 139 ---

en het geluk der bevolking, zoo zelfs, dat hunne persoonlijke vrijheid en hun eigendomregt maar al te dikwerf niet worden geeerbiedigd; en

Willende een einde maken aan dezen staat van zaken, waardoor het gezag van Zijne Hoogheid den Susuhunan wordt ondermijnd, - waartegen het Nederlandsch Gouvernements steeds met kracht wenscht te waken - zoo heeft Hetzelfe, in overeenstemming met Z.H. Den Susuhunan, op grond van vroegere tractaten, vermeend, die leemten te moeten aanvullen en in de bestaande gebreken te moeten voorzien, en zijn te dien einde overeengekomen en vastgesteld de navolgende:

Beginselen en Bepalingen omtrent de uitoefening der Justitie en Politie in het Rijk Surakarta.

Art. 1. De regterlijke magt over den Inlander, voorzoover deze onderdanen zijn van zijn Rijk, blijft aan Zijne Hoogheid den Susuhunan voorbehouden; zullende de vonnissen der drie natenoemene Javaansche Regtbanken, mitsdien aan zijne bekrachtiging worden onderworpen.

Art. 2. De uitoefening der regterlijke magt in het Rijk van Surakarta, is opgedragen aan de Kadipaten, de Surambi en de Pradhoto, behoudens het bepaalde in art. 23 en 24. hieronder, wordende voorts bij deze de Balemangu ingetrokken.

Art. 3. De Kadipaten bestaat uit zoovele en zoodanige Pangerans en Toemenggoongs, als Zijne Hoogheid de Susuhunan, bij voorkomende gelegenheden, daartoe benoemen zal. Alle geschillen tuschen de Sentono's en die in welke de Sentono's, als gedaagden, voorkomen, worden door deze regtbank beslist. Van de uitspraken der Kadipaten, kan voor de Pradhoto, worden geappelleerd.

Art. 4. De Soerambie bestaat uit den Hoofd Pangulu, als voorzitter, en eenige priesters, als leden.

Aan Zijne Hoogheid den Susuhunan is, zoowel hunne benoeming, als de bepaling van het getal leden voorbehouden.

Door deze priester-raad worden alle zaken beslist, rakende huwelijken, echtscheidingen, boedelscheidingen, erfopvolgingen, bij versterf en bij uitersten wil en alle daaruit voortspruitende geschillen.

Hierdoor wordt aan dezelve de vroegere regtmagt, over andere zaken en over misdaden, uitdrukkelijk ontzegd en ten strengste verboden.

Art. 5. De Pradhoto is samengesteld uit den Rijksbestierder, als President, en uit zes Regenten, door Zijne Hoogheid den Susuhunan te benoemen, als leden.

Dezelve zal bijgestaan worden, door den Among Projo en den Hoofd-Pangulu.

Art. 6. Aan deze regtbank behoort de beslissing van alle geschillen over den eigendom, het bezitregt en over schuldvorderingen, [schuld...]

--- 140 ---

[...vorderingen,] gelijk ook de toepassing van straffen op alle misdaden.

Art. 7. De kennisneming van deze laatste kan niet anders plaats hebben, als ten gevolge der toezending van de stukken, van voorloopig onderzoek, door den Rijksbestierder aan Zijne Hoogheid den Susuhunan, nadat die van het visa van den Resident, zullen zijn voorzien.

Art. 8. De uitspraken dezer regtbank, zoowel in zaken van Civielen als Criminelen aard; zullen door den Rijksbestierder, binnen driemaal 24 uren, aan den Resident ter inzage gezonden worden.

Art. 9. De doodsvonnissen kunnen niet ten uitvoer gelegd worden, als nadat het fiat executie daarop verleend is door den Gouverneur-Generaal.

Art. 10. Geene wreede, noch verminkende straffen, zullen mogen opgelegd worden.

Art. 11. De plaatsen, werwaarts de tot bannissement veroordeelden zullen gebragt worden, worden door het Gouvernement aangewezen.

Art. 12. De Pradhoto zal regt spreken, overeenkomstig de hangger gedeh.

Art. 13. Het getal Regenten, belast met het bestuur der districten en hunne respectieve verblijfplaatsen, zullen nader door Zijne Hoogheid den Susuhunan, in overeenstemming met den Resident, worden bepaald.

Art. 14. Deze Regenten worden door Zijne Hoogheid den Susuhunan, in overeenstemming met den Resident, benoemd; - Zij zullen behalve de aan hen, als Lungguh, aftestane Landen, eene maandelijksche toelage genieten van f 300.- welke gelden uit de som van f 10.000.- maandelijks tot bezoldiging der Regenten beschikbaar gesteld, ten Residentiekantore zullen worden uitbetaald.

Art. 15. De pligten van de Regenten, - de Goenong's; de desahoofden en andere inlandsche beambten, zoowel als hunne verhouding tot elkander en tot den Rijksbestierder, zullen door Zijne Hoogheid den Susuhunan geregeld en vastgesteld worden, overeenkomstig de Instructien ten deze geannexeerd onder La. A.

Art. 16. Alle klagten wegens geschillen over eigendom, bezitregt en schuldvordering, wegens diefstal, roof, brandstichting, moord, enz. enz. zoomede alle quaestien, welke tot de belissing behooren der Surambi, zullen moeten gebragt worden ter kennis van de desa-hoofden en Gunong's die dezelve, zonder eenige betaling, onder welken naam ook, zullen moeten aannemen en daarna ter kennis brengen van de Regenten der respectieve districten, waar de klager te huis behoort, of de misdaad gepleegd is.

--- 141 ---

Art. 17. De Regenten zijn gehouden van alle ter hunner kennis gebragte misdaden en belangrijke overtredingen, onverwijld rapport te doen aan den Rijksbestierder.

In kleine geld-quaestien, welke de som van f 50.- niet overschrijden, en in geringe overtredingen, kleine vechtpartijen zonder wapenen, ongeoorloofd spelen en anders van gelijksoortigen aard, zullen zij zelven, overeenkomstig het bepaalde bij hunne instructie, mogen uitspraak doen, terwijl zij de klagers in Civiele zaken, voorzoover daarin door hen niet kan worden beslist, tot de Pradhoto of de Surambie, zullen moeten overwijzen.

In gevallen, waar het de openbare rust, de regtstreeksche belangen van het Hourvernement of die van Europeanen, dan wel klagten over de pachters van 's Landsmiddelen betreft, zijn de Regenten verpligt, om regtstreeks en onmiddlelijk daarvan kennis te geven aan den Resident.

Art. 18. De Regenten zijn verantwoordelijk voor de rust en veiligheid in hun gebied en regtstreeks ondergeschikt aan den Rijksbestierder.

Art. 19. De Rijksbestierder, die onrder den Resident het oppertoezigt over de handhaving der rust en veiligheid blijft houden, zal verpligt zijn, om, bij het ontvangen van gearresteerden, deze onmiddellijk in de boeijen ter hoofdplaats te doen overbrengen.

Art. 20. Al wie de Regenten, in de uitoefening hunner functien, eenigen hinderpaal in den weg legt, of wel door onverschilligheid, veronachtzaming hunner bevelen, als anderzins, hen tegenwerkt. zal ter hoofdplaats opontboden en, naar gelang der omstandigheden, teregtgesteld worden.

Wanneer het een Europeaan of daarmede gelijkgesteld opgezetene betreft, zal die opontbieding, niet als op magtiging of bevel van den Resident kunnen gezchiden.

Art. 21. Wanneer de Resident vermeent, dat een Regent in zijn district niet voldoet aan zijne verpligtingen, zal hij, door middel van den Rijksbestierder, daarvan kennisgeven aan Z.H. den Susuhunan,- Zijne Hoogheid voormeld zal trachten den zoodanige tot zijnen pligt te brengen.

Na andermaal ingebragte bezwaren tegen denzelfden Regent, zal Zijne Hoogheid, met voorkennis van, en in overleg met den Resident, eenen anderen Regent benoemen.

Art. 22. De onderwerpelijke nieuwe bepalingen, laten onveranderd, de verpligtingen en de onderdanigheid der Hoofden jegens Zijne Hoogheid den Susuhunan.

Art. 23. Wanneer onderdanen van Zijne Hoogheid den Susuhunan, als medepligtigen van onderdanen van het Gouvernement, eenig misdrijf plegen, zullen zij gezamenlijk voor de Residentie-Raad, dan wel, ingeval zulks in gemeenschap met Europeanen of derzelver afstammelingen mogt zijn geschied, voor den Raad van Justitie te Semarang worden teregtgesteld.

--- 142 ---

De onderdanen van Zijne Hoogheid den Susuhunan zullen, wanneer zij een misdrijf op Gouvernements grondgebeid plegen, voor de regtbank worden teregtgesteld der respectieve Residentien, waar de misdaad bedreven is, terwijl in tegenoverstelling, Javanen, Gouvernements onderdanen zijnde, en op des Susuhunan's dan wel Mangku Negoro's grondgebied, misdrijven plegende, in het eerste geval voor de Pradhoto, en in het laatste geval, voor de Regtbank van den Prins Mangku Negoro, zullen worden getrokken.

In gevallen van misdaad, door onderdanen van den Susuhunan en van den Prins Mangku Negoro, in gemeenschap gepleegd, zullen al de beschuldigden teregtstaan voor de Regtbank, sorterende onder het grondgebied, waarop de misdaad heeft plaats gevonden.

Art. 24. Alle onderdanen van Zijne Hoogheid den Susuhunan, evenals die van den Prins Mangku Negoro, zullen, in zaken wegens overtreding der pachtvoorwaarden, blijven teregtstaan voor den Residentie-Raad.

Art. 25. De gevangenissen in het Rijk van Surakarta, staan onder het onmiddellijk gezag van den Rijksbestierder, onder het oppertoezigt van den Resident.

In het onderhoud der gevangenen zal voortdurend ten laste van Zijne Hoogheid den Susuhunan worden voorzien, door middel van jaarlijksche uitbesteding, door het plaatselijk bestuur te houden.

Art. 26. De Resident is, op zijne verantwoordelijkheid, gehouden, te waken, dat te hierbij voorkomende bepalingen zorgvuldig worden opgevolgd, en verpligt te zorgen, dat elke afwijking dezer verordeningen, welke ter zijner kennis zal komen dadelijk te keer gegaan, en aan Zijne Hoogheid den Susuhunan en de Regeering respectivelijk bekend gesteld worden.

Aan hem is bijzonder het toezigt opgedragen, dat de Rijksbestierder, de Regenten en de mindere hoofden de voorschriften, in hunne instructien bevat, stipt opvolgen en ten uitvoer brengen, en dat zij in het algemeen de pligten vervullen. waartoe zij door hunne bediening gehouden zijn.

Aldus gedaan te Surakarta op heden den 5den Junij 1847, en door den Kommissaris over de Vorstenlanden, benevens Zijne Hoogheid den Susuhunan onderteekend en bezegeld.

Ten tweede: enz.

Afschrift, enz.

Accordeert met het register der besluiten van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie.

De Algemeene Secretaris,

C. VISSCHER.

--- 143 ---

Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1874.

No. 209.

Surakarta, Regtswezen.

Overeenkomst met den Susuhunan van Surakarta tot verbetering der regtsbedeeling in dat rijk.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van den 8sten September 1874 No. 22.

Gelet, enz;

De Raad van Nederlandsch-Indie gehoord;

Is goedgevonden en verstaan;

Eerstelijk: Goed te keuren en te bekrachtigen de volgende

Overeenkomst,

Krachtens bij missive van den 1sten Gouvernements Secretaris ddo 16 Februari 1874 No 321 verleende magtiging van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie Mr. James Loudon, Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Grootkruis der Luxemburgsche Orde van den Eiken kroon en Ridder van de 1ste klasse der Orde van Sint Anna van Rusland, gesloten door den Resident van Surakarta, Adriaan Anton Maximiliaan Nicolaas Keuchenius, met Zijne Hoogheid den Susuhunan Pakubuwono Senopati Ingalogo Ngabdur Rachman Sayidin Panoto Gomo IX, Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Generaal-majoor bij de legers van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, hof houdende te Surakarta Hadiningrat.

Met intrekking der overeenkomst op den 18den April 1854, tusschen den waarnemenden Resident van Surakarta, H.F. Buschkens als gemagtigde van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie Mr.A.J. Duijmaer van Twist, en Zijne Hoogheid den Susuhunan Pakubuwono Senopati Ingalogo Ngabdur Rachman Sayidin Panoto Gomo VII gesloten, en met nadere wijziging in zoover der artikelen 2, 6 en 17 van de overeenkomst op den 5den Junij 1847 tusschen's Gouvernements Kommissaris Mr.J.F.W. van Nes en Zijne Hoogheid den Susuhunan voornoemd gesloten, alsmede met wijziging in zoover van artikel 13 van de daarbij gearresteerde instructie voor de regenten van politie, wordt het volgende overeengekomen:

Art. 1. In de kabupatens (regentschappen) Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasuro en Sragen, alsmede in de kawedanan Larangan worden regtbanken opgerigt onder de naam van Pradoto-Kabupaten.

De kawedanan Larangan wordt voortaan een kabupaten onder den naam Soekoharjo.

--- 144 ---

Die Regtbanken zijn samengesteld als volgt:

Het hoofd der kabupaten is voorzitter. In de vijf eerstgenoemde Kabupatens zijn de kliwon en een penewu leden en in de kabupaten Sukaharjo twee penewus leden; aan elke regtbank worden toegevoegd een pangulu als adviserend lid een penewu als jaksa en een ronggo als griffier.

Bij ontstentenis, wettige verhindering dan wel ziekte van den voorzitter der regtbank, treedt het hoogste in rang zijnde lid als waarnemend voorzitter op terwijl de penewu jaksa dan als lid fungeert en de ronggo griffier de funktien van jaksa bij de zijnde waarneemt.

Art. 2. De pradoto's kabupaten zullen regtspreken omtrent alle civiele zaken behalve die, welke tot de kennisname der regtbanken Kadipaten en Serambi behooren en omtrent alle misdrijven, met uitzondering van de volgende, welke blijven behooren tot de kennisname van de Pradoto ter hoofdplaats Surakarta als:

1. misdrijven, gepleegd door ambtenaren en bloedverwanten van Zijne Hoogheid den Susuhunan, hoe gering die misdrijven ook mogen wezen;

2. moord, moedwillige doodslag, menschenroof, brandstichting, het bedriegelijk namaken, vervalschen of besnoeien van muntspecien, wettigen koers hebbende in Nederlandsch-Indie, of wel het met kennis in omloop brengen van zoodanige nagemaakte, vervalschte of besnoeide muntspecie, het bedriegelijk namaken of vervalschen van bankpapier of eenig op hoog gezag in omloop gebragt papieren geld, of wel het met kennis in omloop brengen van alzoo nagemaakt of vervalscht bankpapier of papieren geld, landverraad, oproer, diefstal in vereenigde of gewapende benden, of met geweld gepleegd, en in het algemeen alle zoodanige misdrijven, welke met den dood of met de straf naast die des doods kunnen worden gestraft;

3. gewelddadig verzet en het plegen van dadelijkheden tegen het openbaar gezag, bloedstorting of kwetsing, te weeg gebragt hebbende.

Art. 3. De processen-verbaal van onderzoek der regtbanken Pradoto-kabupaten moeten, in de Maleische taal met Hollandsche karakters geschreven, door den voorzitter aan den Rijksbestuurder worden ingediend.

Nadat deze stukken door den Rijksbestuurder zijn bekrachtigd, worden zij aan den voorzitter teruggezonden, ten einde de daarop betrekking hebbende vonnissen te doen opmaken.

Art. 4. De vonnissen van de Pradoto's-kabupaten mogen niet ten uitvoer worden gelegd, dan nadat zij door den Rijksbestuurder zijn goedgekeurd en bekrachtigd.

Indien de Rijksbestuuder zich niet met den inhoud van een vonnis vereenigt, wordt het teruggezonden, om het te wijzigen in den geest, door den Rijksbestuurder aan te geven. De Rijksbestuurder [Rijks...]

--- 145 ---

[...bestuurder] is gehouden, om ingevolge artikel 8 der overeenkomst van 5 Junij 1847, vonnissen van de Pradoto's kabupaten aan den Resident van Surakarta ter inzage te zenden.

Art. 5. Bij de indiening van vonnissen in zake van misdrijf moeten tevens worden opgezonden de daarbij veroordeelde personen, die dan in de gevangenis ter hoofdplaats worden overgebragt.

Art. 6. De Hoofden der kabupatens zijn bevoegd, om in overeenstemming met den betrokken Assistent-Resident, overtredingen van policie-reglementen en kleine misdrijven te beregten, en naar bevind van zaken straffen op te leggen van ten hoogste drie maanden ten arbeid-stelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon, op boete van ten hoogste f 100.-

De uitspraken worden in een boek ingeschreven, en door hen zoowel als door den Assistent-Resident onderteekend.

Dit wordt policie-rol genoemd.

Maandelijks wordt een afschrift van die rol aan den Rijksbestuurder gezonden.

Ingeval de hoofden der kabupatens, bij het beregten eener zaak op de policie rol met het oordeel van den Assistent-Resident niet mogten kunnen instemmen wordt daarvan door hen terstond kennis gegeven aan den Rijksbestuurder, die alsdan in overeenstemming met den Resident van Surakarta omtrent dat verschil beslist.

Art. 7. De Pradoto's-kabupaten zullen evenals de Pradoto ter hoofdplaats Surakarta regtspreken overeenkomstig de Hangger gede.

De beregting der zaken op de policie-rol zal geschieden over-eenkomstig de Javaansche wetten en de door of namens Zijne Hoogheid den Susuhunan uitgevaardigde of uit te vaardigen bevelschriften.

Aldus gedaan op Donderdag, den zevenden Mei 1800 vier en zeventig.

KEUCHENIUS.

De overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd op den achtsten September, achttien honderd vier en zeventig.

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie
LOUDON.

Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal De 1ste Gouvernements Secretaris STORTENBEKER.

Ten tweede enz.

Afschrift enz.

Uitgegeven den 19 September 1874

De 1ste Gouvernements Secretaris STORTENBEKER.

Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie

De 1ste Gouvernements Secretaris STORTENBEKER.

--- 146 ---

Tatêdhakan.

Pranatan Dalêm Bukbiru.

Panjênêngan Ingsun Kangjêng Susuhunan Pakubuwana Senapati Ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama, ingkang kaping 9, kumandhuring ordhê Nèdêrlansênleyo, jendral mayoring wadyabalane kangjêng raja, ingkang akadhaton nagara ing Surakarta Adiningrat, sawuse anguningani atur pirêmbuge pêpatih ingsun, Si Adipati Sasranagara, bab amurih sirnaning laku kadurjanan, sajêroning nagara, muwah ing desa-desa, kang dadi nalare kurang têntrêm, awit pranatan kang kamot ing layang prajangjianingsun karo kangjêng guprêmèn, katitimangsan kaping 5 Juni taun 1847, sarta layang pêpacak cacêkêlane bocah ingsun pulisi, panunggalane layang prajangjian mau durung bisa kaêtrapake kalawan santosa, sanadyan nagara wus rambah-rambah anusuli pranatan, utawa parentah kamot ing layang, katitimangsan kaping 5 Marêt taun 1867, sarta katitimasan kaping 4 Januari 1869, ăngka 7, kaping 29 Dhesèmbêr 1869, ăngka 13, apadene katitimasan kaping 31 Januari 1872, ăngka 110.

Surasaning layang-layang iku uwis ora kakurangan, mungguhing pratikêl marang undhaking tata têntrêm, sarta sirnaning laku kadurjanan sapêpadhane, kang gawe sumêlange wong cilik, bab karêksane rajadarbèke, ananging pratikêl mau durung bisa kalêksanan kabèh, jalaran [jalar...]

--- 147 ---

[...an] ana kang pakewuh pangêrèhing pakampungan, utawa desa kang ora bisa gumolong wawênange, kaya ta putra santananingsun, kang omah-omah utawa anduwèni gadhuhan, sanadyan adoh karo pakampungan bawah kadipatèn. Paprentahane kang wis kalakon, kapêsthèkake saka wadana, utawa pulisi ing kadipatèn, manawa desa, akèh kang sêlap-sêlip, ora bisa gumolong pangêrèhe bocah ingsun kang angêrèhake kadhistrikan. Kaluwihan, ênggone omah-omah adoh karo bumi desa kang diêrèhake, kang mangkono iku, amêsthi bae ora bisa angulat-ulatake kalawan nastiti, marang sarupaning wong têmêne wis anglêksanani pêpagêr, utawa mêsthine tumindak wong kang jaga ing sabên bêngi, kajaba iku, ana kang ora kalakon, amarga saka daleyane kang dadi panggêdhe, ora duwe sêdya anêtêpi wajib, ana kang anduwèni rumăngsa, yèn panggêdhe iku ora kawajiban marang pagaweyan utawa prakara pulisi sapêpadhane, kang mangkono iku, anelakake yèn bocah ingsun wadana kaliwon, sapadhane, kang wus ingsun karsakake dadi panggêdhene bocah ingsun, sarta kawulaningsun, kurang rumăngsa gone anampani kanugrahan, nganggo ingsun patêdhani kawibawan, sarta gêgadhuhan bumi desa lan balănja nganggo pangkat-pangkat kèhe, kurang tumêmên pamikire yèn kajibaha rumêksa raharjaning praja, awit saka iku, ingsun anggalih, bokmanawa gêdhe-gêdhene nalare ana pikir kaya iku, mung rumăngsa ananing kawibawan lan [la...]

--- 148 ---

[...n] pangan akèh, awit anampani tatinggalane wong tuwane, ora ngèlingi yèn ênggone wong tuwane nampani ganjaran, jalaran saka katarimane tekating kabêcikan, tabêrining gawe, tumêmêne rumêksa nagara awit saka iku, andadèkake parênging karsaningsun, andhawuhake pranatan kaya kang kasêbut ing ngisor iki.

 

---

1	terutama. (kembali) terutama.
2	Pangarsa. (kembali) Pangarsa.
3	October. (kembali) October.
4	lajêng. (kembali) lajêng.
5	cacah. (kembali) cacah.
6	§ Sarèhning tumindakipun nitipakên arta kaangkah sagêdipun nyêngklong balănja wontên kabupatèn, mila buku titipan kasimpên dening Secr. Penn., warga ingkang nitipakên arta tampi pêthuk, ingkang sêbitanipun pêthuk wau katèmpèlakên ing buku titipan. Sabên 6 wulan sapisan buku titipan kasumêrêpakên dhatêng para warga, manawi sampun pinanggih cocok lajêng kawangsulna dhatêng Secr. Penn. tumuntên. (kembali) § Sarèhning tumindakipun nitipakên arta kaangkah sagêdipun nyêngklong balănja wontên kabupatèn, mila buku titipan kasimpên dening Secr. Penn., warga ingkang nitipakên arta tampi pêthuk, ingkang sêbitanipun pêthuk wau katèmpèlakên ing buku titipan. Sabên 6 wulan sapisan buku titipan kasumêrêpakên dhatêng para warga, manawi sampun pinanggih cocok lajêng kawangsulna dhatêng Secr. Penn. tumuntên.
7	ingkang. (kembali) ingkang.
8	dados. (kembali) dados.
9	satunggal. (kembali) satunggal.
10	priyayi. (kembali) priyayi.
11	mawi. (kembali) mawi.
12	gunung. (kembali) gunung.
13	kawajiban. (kembali) kawajiban.
14	têntrêm. (kembali) têntrêm.
15	utawi. (kembali) utawi.
16	rupiyah. (kembali) rupiyah.
17	guprêmèn. (kembali) guprêmèn.
18	pandumukipun. (kembali) pandumukipun.
19	miturut. (kembali) miturut.
20	insêtruksi. (kembali) insêtruksi.
21	dados. (kembali) dados.
22	rumiyin Surakarta. (kembali) rumiyin Surakarta.
23	bilih. (kembali) bilih.
24	pulisi. (kembali) pulisi.
25	kalihan. (kembali) kalihan.
26	minăngka. (kembali) minăngka.
27	ingkang (dan di tempat lain). (kembali) ingkang (dan di tempat lain).
28	pulisi. (kembali) pulisi.
29	wawêngkonipun. (kembali) wawêngkonipun.
30	wontênipun. (kembali) wontênipun.
31	Mênggah. (kembali) Mênggah.