Sastra Sriwedari

Aksara Jawa, penulisannya telah disepakati jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni sejak 1924; dengan catatan, sebagian kecil isu masih menjadi pertimbangan. Kesepakatan itu merupakan hasil kerja dari sebuah komisi bentukan suatu kongres yang digelar dua tahun sebelumnya, Oktober dan Desember 1922, di Sriwedari, Surakarta.[1]

Kongres 1922 dihadiri beberapa perserikatan. Ada perserikatan guru, seperti: Normaalschool dan Kweekschool, pejabat pemerintah, Balai Pustaka, serta perwakilan empat keraton Mataram (Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran, Pakualaman). Ada pula perserikatan bahasa Jawa, seperti: Nitisastra, Kridhabasa, Kridhasastra, Garapbon, Mardibasa, dan Paheman Radya Pustaka. Kesepakatan tentang wawaton (pedoman) bagi penulisan aksara Jawa inilah yang belakangan dikenal sebagai "Sastra Sriwedari".

Sastra Sriwedari adalah prakarsa sekaligus capaian yang luar biasa. Bayangkan, sejak dulu, yang namanya keseragaman dalam penulisan aksara Jawa, itu belum pernah ada. Apalagi, ketidakseragaman penulisan aksara Jawa di keempat keraton Mataram justru dianggap (baca: diagung-agungkan) sebagai ikon adiluhung serta unikum atau ciri khas masing-masing sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Sedemikian khasnya, unikum penulisan aksara Jawa itu sampai bisa menjadi pengidentifikasi tarikh dan/atau tempat asal naskah atau manuskrip anonim kuno. Pendek kata, standardisasi yang harus dipatuhi oleh para penulis Jawa memang belum ada hingga awal abad XX. Pada awal abad XX-lah kesadaran bersama penerapan standardisasi penulisan aksara Jawa tumbuh seiring dengan tumbuhnya gagasan memajukan bangsa dan nasionalisme rakyat Hindia-Belanda: sebuah peran krusial yang dimainkan oleh budaya.[2]

Komisi Kongres 1922 diketuai Wuryaningrat, seorang aktivis-nasionalis yang gigih putra (tertua dari istri pertama) Patih Sasradiningrat IV yang diambil menantu oleh Pakubuwana X. Komisi kongres dikenal pula sebagai "Komisi 10 Golongan" atau "Komisi Besar" (Komisi Agêng). Wuryaningrat adalah sosok penting dari awal-awal pergerakan nasionalisme Indonesia. Cucu Pakubuwana IX itu pernah menjabat sebagai Ketua Boedi Oetomo beberapa periode (1916-21, 1922-25 dan 1933-35) serta Ketua Partai Indonesia Raya setelah dijabat Dokter Soetomo (1935–38). Luar biasa aktifnya, bangsawan bergelar Raden Mas Arya yang pejabat tinggi Kasunanan berpangkat Bupati Nayaka itu pada saat kongres pun masih merangkap sebagai pimpinan dari sejumlah organisasi lainnya, seperti Radya Pustaka dan Narpa Wandawa.[3]

Pada era Wuryaningrat-lah kajian bahasa dan budaya Jawa berkembang pesat, terutama melalui organisasi atau institusi yang dipimpinnya itu. Satu capaian yang paling menonjol adalah Sastra Sriwedari. Pada pertemuan (vergadering) kongres Desember 1929, lebih dari 200 orang hadir berpartisipasi.[4] Pada Komisi Besar itu, anggota yang memiliki hak suara tidak sedikit yang kelak namanya kita kenal sebagai pakar-pakar penting dalam kajian bahasa dan budaya kontemporer di seluruh Jawa.[5]

Penyusunan Sastra Sriwedari berlangsung setahun lebih. Setelah vergadering Komisi Besar yang berlangsung pada 29 Oktober dan 31 Desember 1922, dibentuklah "Komisi Kecil" (Komisi Alit) - foto para anggotanya ditampilkan di bawah (Komisi 5 Golongan). Komisi Kecil ditugasi menyusun risalah atau notulensi, termasuk keputusan-keputusan yang telah diketokpalukan. Risalah itu lantas dibagikan ke perwakilan-perwakilan di Komisi Besar untuk dimintakan koreksi, tinjauan, dan/atau persetujuan atas kontennya. Pada April 1923, Komisi Kecil meluncurkan pedoman versi perdana. Setelah komentar dan masukan atas versi perdana diterima, diluncurkanlah versi kedua pada September 1923. Versi kedua terdiri dari 16 keputusan atau pasal yang mengetengahkan tata-cara penulisan aksara Jawa.

Draf dari Komisi Kecil lalu mendapat tinjauan atau koreksi dari beberapa institusi. Departemen Pendidikan dan Balai Pustaka, misalnya, mengajukan tinjauannya pada sekitar lima bulan kemudian, yakni pada Maret 1924. Kasunanan dan Radya Pustaka pun menyusul tak lama kemudian. Pada masing-masing tinjauan masih tersua beberapa hal yang belum disetujui. Kendati demikian, setelah Maret 1924, dalam risalah tentang kegiatan-kegiatan Komisi itu tidak ada entri lanjutan. Bukti bahwa versi baru telah didistribusikan kembali pada saat itu pun belum ditemukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hasil selanjutnya, selain juga analisis terkait ajuan pendapat dari masing-masing institusi dan perkumpulan kala itu.

Juni 1925, seorang anggota Komisi Besar, Mas Sastrawirya (PGB), mengangkat isu mengenai pedoman penulisan aksara Jawa. Sastrawirya mengeluhkan belum kunjung diumumkannya kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah, keraton-keraton, dan sekian perkumpulan itu. "Biarpun toh masih seadanya, hasil kongres harus segera diumumkan karena itu akan menjadi sempurna dengan adanya perubahan," demikian tulis Sastrawirya di majalah Pusaka Jawi pada Juni 1925 dalam artikelnya, "Basa tuwin Kasusastran Jawi". Asalkan rajin saban tahun menggelar kongres bahasa dan sastra Jawa, Sastrawirya meyakini, lama-kelamaan hasilnya akan sempurna dan keputusan kongres pun pasti akan kian bagus.[7]

Setahun kemudian (Mei 1926), majalah yang sama, Pusaka Jawi, memublikasikan pedoman penulisan aksara Jawa, lengkap dengan 17 keputusan (pasal)-nya: Karampungan Pangrêmbagipun Wêwaton Panyêratipun Têmbung Jawi Mawi Sastra Jawi, miturut Putusan Parêpatan Kumisi Kasusastran Marêngi kaping 29 Oktobêr 1922 sarta 31 Dhesèmbêr 1922 (Hasil Keputusan Pembahasan Pedoman Penulisan Kata Jawa Menggunakan Aksara Jawa, menurut Keputusan Rapat Komisi Kesusasteraan pada 29 Oktober dan 31 Desember 1922).[8] Boleh jadi terpicu oleh artikel Sastrawirya, yang jelas, akhirnya pemerintah menerbitkan pedoman itu pada tahun yang sama.[9]

Yasri menyajikan salinan lengkap (alih-aksara dan alih-bahasa) dari edisi pedoman penulisan aksara Jawa yang terbit di Pusaka Jawi. Pertimbangan Yasri adalah, pada era masa kini, pedoman tersebut ternyata tak berkurang arti pentingnya, terutama sebagai sinambungan gerak dari budaya masa lalu yang mengilhami penyusunan awalnya. Meminjam harapan Mas Sastrawirya, semoga salinan berikut bisa menuai banyak respons berupa analisis dan kajian lebih lanjut. Tujuannya, agar kawruh tata-cara penulisan aksara Jawa mendapatkan tempat sepantasnya sebagai bagian dari warisan budaya Jawa, Indonesia, bahkan dunia.

Sumber: Pusaka Jawi, Java Instituut, Mei 1926, hlm. 65-70.